Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, menyoroti dampak aksi demonstrasi yang semakin memanas setelah jatuhnya korban jiwa dalam unjuk rasa masyarakat di depan Gedung DPR pada Kamis (28/8/2025).
Menurut Diana, sejauh ini Kadin DKI belum menerima laporan resmi terkait penundaan investasi maupun kontrak bisnis akibat demonstrasi. Namun, banyak pelaku usaha sudah mengeluhkan penurunan kegiatan bisnis mereka.
“Tidak ada demo saja, aktivitas usaha sudah menurun karena daya beli masyarakat melemah. Apalagi dengan adanya demo, kondisinya semakin berat. Dari pantauan kami, hari ini banyak perusahaan memilih meliburkan karyawannya. Artinya, tidak ada aktivitas bisnis yang berjalan,” ujar Diana kepada Kontan, Jumat (29/8/2025).
Baca Juga: Kadin Dorong Penerapan GRC di Sektor Riil, Bukan Hanya Keuangan
Ia menegaskan, jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat serius.
“Ada potensi negatif seperti perusahaan tutup, PHK massal, dan kerugian yang lebih luas. Ini harus dipikirkan semua pihak agar tidak merembet ke masalah lainnya,” tegasnya.
Diana juga mengingatkan bahwa demonstrasi berisiko besar bagi sektor-sektor strategis, terutama perdagangan, pariwisata, dan jasa.
“Sektor ini sangat bergantung pada stabilitas. Kalau terganggu oleh demo atau kerusuhan, dampaknya bisa berupa gangguan operasional, kerugian finansial, menurunnya daya tarik investasi dan wisata, hingga hilangnya pendapatan bagi pelaku usaha dan pekerja,” jelasnya.
Baca Juga: Aksi Demo Bisa Picu Investor Asing Keluar dari Pasar SBN
Untuk meminimalkan dampak, Kadin DKI merekomendasikan agar perusahaan menyesuaikan operasional sementara waktu.
“Langkah meliburkan karyawan atau menerapkan WFH (work from home) cukup tepat agar potensi risiko dapat ditekan. Teman-teman pengusaha bisa tetap menjalankan pekerjaan dari luar kantor sambil menunggu situasi kondusif,” katanya.
Lebih lanjut, Diana menekankan pentingnya peran pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan stabilitas usaha.
“Pemerintah dan aparat harus benar-benar mampu menciptakan kondisi yang kondusif agar perekonomian bisa berjalan baik. Saya melihat aparat sudah bekerja sesuai SOP, hanya perlu diperkuat intelijen untuk mendeteksi potensi anarkis sejak dini,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa jika aksi demonstrasi terus berlangsung dengan nuansa anarkis, kepercayaan investor bisa terganggu.
“Kalau situasi tidak terkendali, investor luar negeri bisa menunda atau mereschedule rencana masuk ke Indonesia. Itu tentu akan merugikan kita semua,” pungkasnya.
Selanjutnya: Alibaba Kembangkan Chip AI Baru untuk Kurangi Ketergantungan pada Nvidia
Menarik Dibaca: Ide Meja Rias Kamar Mandi Kecil, Mewah dan Modern untuk Rumah Minimalis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News