kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kadin minta BUMN tidak masuk proyek menengah


Rabu, 06 April 2016 / 13:33 WIB
Kadin minta BUMN tidak masuk proyek menengah


Sumber: Kompas.com | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyayangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak ikut menggarap proyek-proyek skala menengah yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh swasta bahkan swasta di daerah.

Menurut Kadin, di jasa konstruksi, ada keluhan pelaku usaha daerah proyek yang skala menengah banyak dikerjakan BUMN.

"Harapan kami, PU bisa mempertegas bahwa partnership BUMN dengan swasta menengah kecil harus digerakkan bukan hanya slogan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa dalam sebuah diskusi, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Erwin mengatakan, seharusnya pemerintah mendorong BUMN bermitra dengan partner swasta baik yang skalanya besar maupun menengah.

Sebab, dia meyakini dengan kerjasama itu perusahaan-perusahaan menengah dalam lima tahun ke depan bakal berkembang menjadi perusahaan besar.

"Saya masih lihat proyek yang ditawarkan ke swasta masih rendah tingkat pengembalian. BUMN masih di depan proyek yang sebenarnya bisa diserahkan ke swasta. Jangan sampai swasta ketinggalan. BUMN jauh ke depan sehingga swasta jauh ketinggalan," kata dia.

Erwin juga mengingatkan pemerintah pentingnya menggandeng dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur dan konstruksi.

Sebab, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 5.500 triliun sampai 2019 mendatang.

Menurut dia, dunia usaha mengapresiasi pembangunan infrastruktur dan deregulasi. Tapi pembangunan infrastruktur dan konstruksi membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah, dunia usaha dan akademisi.

"Oleh karena itu, kita berharap bisa dialog dan menghasilkan rekomendasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur," ungkap Erwin.

Data Kadin mengatakan dari kebutuhan Rp 5.500 triliun itu, pemerintah hanya mampu menyediakan 20 persennya saja, sudah termasuk dari BUMN.

Kadin memberikan masukan, untuk mendukung pembiayaan tersebut, pemerintah sebaiknya mengeluarkan surat-surat utang.(Penulis: Estu Suryowati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×