Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berupaya mendukung pengurangan emisi karbon di lingkup industri. Salah satu upaya Kadin adalah membentuk platform Kadin Net Zero Hub (NZH).
Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Kadin Muhammad Yusrizki mengatakan, Kadin menginisiasi Kadin NZH sejak perhelatan COP 26 di Glasgow, Skotlandia pada 2021 lalu, tepatnya setelah Pemerintah Indonesia menargetkan net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Dari situ, Kadin melihat bahwa NZE bukan hanya menyangkut kepentingan pemerintah, melainkan juga dunia usaha. “Kami menilai bahwa dunia usaha punya tanggung jawab yang sama dengan pemerintah dalam mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat,” ujar dia, Rabu (28/12).
Kadin juga menilai, transisi menuju low carbon economy juga harus melibatkan dunia usaha sebagai pelaku ekonomi langsung yang juga acap disebut sebagai penghasil emisi dari aktivitas bisnis sehari-hari. Tak ayal, Kadin berusaha mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjadi pelaku pengurangan emisi yang dimulai dari aktivitas bisnis sehari-hari.
Kadin NZH pun awalnya dikembangkan untuk membantu perusahaan-perusahaan Indonesia dalam memulai perjalanannya menjadi perusahaan net zero. Tujuan Kadin NZH juga untuk menciptakan ekosistem yang mendukung usaha-usaha para pelaku industri dalam mengurangi emisi karbon.
Dihubungi terpisah, Koordinator Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta Kamdani menambahkan, Kadin NZH merangkul mitra berkemampuan tinggi, baik nasional maupun internasional, untuk membantu pelaku usaha menjadi perusahaan net zero.
Baca Juga: Kadin: Larangan Ekspor Bauksit Dukung Industri Smelter Dalam Negeri
Saat ini, sudah ada 57 perusahaan yang tergabung dalam Kadin NZH. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari sektor food & beverage, tekstil, furnitur, pulp & paper, energi, kimia, pelayanan lingkungan, hingga konstruksi material, baik dalam skala besar maupun skala kecil.
Berdasarkan data yang diterima Kontan, terdapat beberapa emiten yang menjadi anggota Kadin NZH. Contohnya, PT Pan Brothers Tbk (PBRX), PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS), PT Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS), PT Avia Avian Tbk (AVIA), PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK), PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan lain-lain.
“Perusahaan yang tergabung dalam Kadin NZH akan memiliki akses lengkap untuk mengarungi dinamika dekarbonisasi global,” ungkap Shinta, Rabu (28/12).
Kadin berusaha mendorong perusahaan-perusahaan yang memiliki visi masa depan yang berkelanjutan untuk bergabung dengan Kadin NZH. Perusahaan tersebut juga harus memiliki dampak minimal terhadap risiko iklim dari operasi bisnisnya.
Shinta pun memastikan tidak ada biaya bagi perusahaan yang bergabung ke Kadin NZH. Perusahaan yang telah bergabung Kadin NZH diharapkan dapat menyusun peta jalan untuk menjadi perusahaan net zero.
“Perusahaan tersebut akan difasilitasi program menuju net zero yang telah diidentifikasi di dalam peta jalannya,” imbuh dia.
Baca Juga: Ada Larangan Ekspor Bahan Mentah, Kadin Harap Hilirisasi Bauksit Bisa Sesukses Nikel
Lebih lanjut, Yusrizki menyebut, perusahaan yang bergabung ke Kadin NZH dapat mengikuti pelatihan terkait perhitungan emisi karbon berdasarkan Green House Gas (GHG) Protocol dan pengenalan framework Science Based Target Initiative (SBTi).
Anggota Kadin NZH juga bisa mengikuti Corporate Assitance Program (CAP) yang kurikulumnya meliputi bantuan untuk menghitung baseline emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis perusahaan. CAP ini juga mencakup pembuatan perencanaan untuk mengurangi emisi karbon hingga tercipta kondisi net zero dalam jangka menengah dan panjang.
Selain itu, perusahaan anggota Kadin NZH dapat dipertemukan dengan enabling ecosystems untuk mengeksekusi rencana-rencana pengurangan emisi karbon, seperti penyedia teknologi, penyedia pendanaan, technical assistance untuk membuat studi kelayakan teknis, dan lain-lain.
Lantas, Kadin bakal memfasilitasi apabila perusahaan memerlukan dukungan dari pemerintah terkait pembuatan kebijakan teknis di industri masing-masing dalam rangka mencapai net zero.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
