kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Kadin usulkan badan pengendali harga pangan


Kamis, 05 Maret 2015 / 10:23 WIB
Kadin usulkan badan pengendali harga pangan
ILUSTRASI. Ini prakiraan cuaca di Bekasi, Depok hingga Bogor untuk Kamis (21/9).


Reporter: Mona Tobing | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Harga pangan yang mendaki sejak sebulan terakhir, mendorong Kadin untuk mengusulkan badan independen stabilitas harga. Kadin menilai Bulog telah gagal menjalankan tugasnya untuk menstabilkan harga pangan.

Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta mengatakan, awal pemerintahan Joko Widodo tahun lalu. Kadin pernah mengusulkan untuk membentuk badan pengendali harga. Badan tersebut bertugas untuk memantau dan mengontrol harga mulai dari hilir ke hulu setiap hari.

"Sifatnya sebagai pencegahan sebelum harga naik. Badan pengendali harga juga memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar ke seluruh daerah. Selama ini harga naik juga karena distribusi tidak sesuai waktu," kata Sarman pada Kamis (5/3).

Berkaca pada kondisi ini, Kadin berencana untuk kembali mengusulkan terbentuknya badan pengendali harga.

Sarman mengusulkan agar badan pengendali harga terdiri dari pemerintah yang dapat diwakili unsur Kementerian Pertanian (Kemtan) dan Kementerian Perdagangan (Kemdag). Lalu juga berasal dari anggota Kadin, asosiasi pangan dan pedagang pasar.

Sebab kata Sarman, Bulog saat ini tidak lagi berjalan sesuai dengan kodratnya sebagai badan stabilisasi harga. Namun telah berubah menjadi badan komersial yang mencari keuntungan.

Selain membentuk badan pengendali harga. Sarman juga meminta agar pemerintah membuat blue print atau rancangan kerja jangka panjang terkait produksi pangan. Jadi ketika pemerintahan berganti rencana tersebut tetap berjalan tanpa harus melakukan perubahan secara drastis.

Ia mencontohkan, pemerintah harus berkomitmen untuk melarang penggunaan lahan pertanian berubah menjadi lahan industri. Seperti yang terjadi di Kerawang, Jawa Barat. Disamping juga mengubah konsep pertanian dan peternakan dari berbasis rakyat menjadi skala industri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×