Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kereta Api Indonesia (KAI) tetap menjadi investor dalam dalam proyek light rail transit (LRT) Jabodetabek. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Budi mengatakan, KAI akan tetap sebagai investor maupun sebagai penyelenggara pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana termasuk pendanaan LRT Jabodetabek sesuai Perpres nomor 49 tahun 2017. "Ini sudah dikoordinasikan dengan Menko Kemaritiman, Menteri Keuangan, dan Meneg BUMN. Minggu depan ada finalisasi yang dikoordinir Menko Kemaritiman," kata Budi, Jumat (24/11).
Sementara dalam hal penugasan penyelenggaraan sarana, lanjut Budi, KAI dapat joint dengan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dengan membentuk perusahaan patungan agar lebih ringan. Pasalnya, itu juga diatur dalam Perpres 49. "Adapun hal lain seperti mengenai pendanaan dapat dibicarakan lebih lanjut antara KAI dan ADHI," kata Budi.
Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan pada tanggal 20 November 2017 mengusulkan agar KAI tidak lagi menjadi investor penyelenggara pendanaan pembanguan prasarana LRT, tetapi hanya sebagai penyelenggara dan pengoperasi sarana saja.
Rini beralasan, KAI juga saat ini membutuhkan dana dalam mendukung program revitalisasi dan reaktivasi jalur kereta api di Indonesia.
Sementara Didiek Hartantyo, Direktur Keuangan KAI juga menegaskan bahwa pihaknya masih akan tetap jadi investor dalam pembangunan prasarana LRT Jabodetabek. "Iya benar, KAI tetap jadi investor," ujar Didiek kepada Kontan.co.id, Jumat (24/11).
Untuk membiayai pembangunan proyek tersebut, Didiek mengatakan KAI akan mengandalkan pinjaman sindikasi. Dia menegaskan, rencana perusahaan untuk mengkaji sekuritisasi aset dan menerbitkan obligasi global berdenominasi rupiah (Komodo Bond) sebagai alternatif pembiayaan tahun depan tidak ada hubungan dengan proyek LRT.
Tahun 2018, KAI akan menggarkan belanja modal (capital expenditure) sekitar Rp 4,5 triliun-Rp 5 triliun untuk ekpansi bisnis. "Tapi recana sekuritisasi aset dan Komodo Bond tidak terkait dengan LRT," kata Didiek.
Didiek menegaskan, LRT nantinya akan dibiayai kredit sindikasi. Sebelumnya disebutkan sudah lima bank yang berkomitmen memberikan kredit sindikasi untuk membiayai 73% total rencana awal investasi LRT sebesar Rp 26,7 triliun. Kelima bank tersebut adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT CIMB Niaga Tbk.
Namun belakangan, berdasarkan rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada 3 November 2017, investasi pembangunan LRT ini dikatakan membengkak menjadi Rp 31,8 triliun. Saat ditanya apakah dengan pembengkakan ini, pembangunan proyek tersebut akan mengundang investor lain, Didiek enggan berkomentar.
Sementara Budi Harto, Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengatakan, rencana lebih lanjut proyek LRT Jabodetabek masih akan dibahas minggu depan. Sehingga dirinya belum bisa menyampaikan apakah Adhi akan ikut menjadi investor dalam proyek itu. Sekarang, BUMN karya ini hanya bertindak sebagai kontraktor. "Mungkin depan baru ada berita baru. Tapi Adhi nanti akan menempatkan equity Rp 1,4 triliun pada proyek itu," kata Budi.
Konstruksi tetap berlanjut
Meskipun masih menghadapi banyak masalah terutama terkait pendanaan, Harris Gunawan, Direktur Keuangan ADHI memastikan konstruksi LRT Jabodetabek tetap berlanjut dan akan terus berjalan seperti biasa.
Hingga akhir Oktober 2017, proses pembangunan prasarana LRT sudah mencapai 23,4%. Proyek ini meliputi tiga lintas pelayanan, yakni Cawang-Cibubur, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur. "Dana yang sudah digelontorkan untuk proyek ini mencapai Rp 5 triliun," ungkap Harris.
Progres paling tinggi terjadi di lintasan Cawang-Cibubur yang sudah mencapai 42,2%. Sementara Cawang-Kuningan-Dukuh Atas baru mencapai 9,6%, dan Cawang-Bekasi Timur mencapai 24,6%. Pembangunan proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2019.
Harris mengatakan, sejauh ini peran ADHI dalam proyek tersebut masih sebatas kontraktor. Belum ada pembahasan antara KAI dan ADHI untuk membentuk perusahaan patungan. "Belum pembahasan mengenai pembentukan JV. Adapun Rp 1,4 triliun yang akan disetor ADHI adalah PMN yang sudah kami terima pada tahun 2015," terang Harris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
