Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai mendapatkan izin relaksasi ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Freeport Indonesia (PTFI) mengungkap sudah merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mereka.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan revisi RKAB ini sudah disetujui oleh Direktur Jendral Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM, Tri Winarno.
"Revisi sudah dilakukan, sudah disetujui juga oleh Direktur Jenderal Minerba. Dan persetujuan rekomendasi ekspor masih dalam permohonan, tapi sudah diajukan ke kementerian ESDM," ungkap Tony dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Kamis (13/03).
Baca Juga: Freeport Indonesia: Pembangunan Tambang Kucing Liar Perlu Capex US$500 Juta per Tahun
Tony menambahkan, pihaknya tinggal menunggu keluarnya surat rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM kemudian surt tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait daftar komoditas yang bisa diekspor.
"Persetujuan ekspor dari kementerian perdagangan akan bisa disampaikan segera setelah rekomendasi ekspor dari ESDM kita dapatkan," tambahnya.
Seperti diketahui bahwa di bulan 14 Oktober 2024, Smelter Manyar, Gresik milik PTFI mengalami kebakaran yang disebabkan kondisi kahar, kemudian karena kondisi ini, Freeport meminta relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga pertengahan tahun 2025.
Adapun, permintaan ini dikabulkan oleh Kementerian ESDM. Dalam catatan Kontan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menandatangani Peraturan Menteri ESDM No. 6/2025, yang merupakan revisi dari Permen ESDM No. 6/2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
Baca Juga: Total Perbaikan Smelter Freeport yang Terbakar Capai Rp 2,13 Triliun
Dengan kuota ekspor konsentrat tembaga Freeport kisaran 1 juta ton.
“Yang jelas sampai Juni (ekspor), Freeport kuotanya kurang lebih sekitar 1 juta sampai 1 juta (ton) lebih gitu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/3).
Menurut Bahlil, izin ekspor diberikan selama enam bulan sejak penerbitan izin diberikan Kementerian ESDM. Selanjutnya, pemerintah akan mengevaluasi kemajuan pembangunan smelter itu, setiap tiga bulan.
Selanjutnya: Kemendag: Ada 66 Perusahaan Terindikasi Curangi Minyakita
Menarik Dibaca: Promo Marugame Udon Bukber Spesial Tiap Senin-Jumat, Rp 109.000-an Dapat 2 Udon
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
