Kelanjutan Kekosongan BBM di Shell-Vivo, Begini Tanggapan Komisi Energi DPR

Kamis, 06 November 2025 / 21:05 WIB

ILUSTRASI. Suasana spbu swasta yag terlihat lengangg di BSD Tangerang, Banten, Minggu (26/10/2025. Ketua Komisi XII yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Patijaya menyebut kendala pasokan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta sudah mulai terselesaikan, ditandai dengan telah terisinya pasokan BBM di PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR)./KONTAN/Carolus Agus Waluyo.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Komisi XII yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Patijaya menyebut kendala pasokan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta sudah mulai terselesaikan, ditandai dengan telah terisinya pasokan BBM di PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR).

Di sisi lain, Bambang menilai penyelesaian kosongnya pasokan BBM di SPBU swasta yang ditempuh Kementerian ESDM sudah terbilang tepat, yakni mendorong adanya pembelian BBM dasar dari Pertamina.

“Barang itu sudah cooling down, regulasinya sudah jelas mereka diberikan kuota ditambah 10%. Sudah, jadi masalahnya di mana kira-kira?” kata Bambang ditemui usai acara Coalindo Coal Conference 2025, dikutip Kamis (6/11/2025).

Bambang kemudian menambahkan, terkait kelanjutan dari kesepakatan SPBU swasta lainnya, seperti Shell Indonesia dan Vivo, Komisi XII DPR RI tidak memandang adanya urgensi untuk menggelar rapat lanjutan kekosongan pasokan BBM.

Sebelumnya, padahal, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan lembaga legislatif akan berfokus pada 16 isu yang akan dibahas bersama dengan mitra kerja atau pemerintah. Salah satunya, terkait kelangkaan BBM di SPBU Swasta.

“Saya masak enggak begitu perhatikan Ibu Puan bilang itu kemarin, saya ada di ruangan kok,” ucap Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, mendukung adanya penambahan kuota impor BBM tahun depan, sebesar 10%, meskipun besar volumenya sama seperti kuota sepanjang tahun ini.

“Saya oke-oke saja, enggak ada masalah selama ini menjawab persoalan yang ada, impor terkendali tetapi mereka (SPBU swasta) juga ada solusi,” ungkap Bambang.

Dalam catatan Kontan, hingga saat ini BP-AKR, menjadi satu-satunya SPBU swasta yang telah membeli minyak base fuel atau BBM murni dari Pertamina Patra Niaga (PPN) sebanyak 100 ribu barel.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyampaikan, BP-AKR telah sepakat untuk melakukan proses Business to Business dengan Pertamina Patra Niaga untuk pemenuhan pasokan BBM dengan menyerap kargo impor dari Pertamina Patra Niaga.

“Untuk penyaluran pasokan yang sudah dilayani kepada PT APR sebanyak 100 ribu barel (MB) yang akan digunakan untuk SPBU-SPBU BP-AKR”, jelas Roberth dalam keterangan tertulis, Minggu (02/11/2025).

"Dengan niat baik, transparansi serta sesuai dengan good corporate governance, Pertamina Patra Niaga dan PT APR berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Roberth menegaskan bahwa kolaborasi dengan badan usaha swasta menjadi bukti nyata bahwa menjaga energi adalah kerja bersama," tambahnya.

Adapun, proses kolaborasi dalam membantu pasokan BU Swasta ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang menjunjung tinggi mekanisme compliance dan governance secara Business to Business (B2B).

Proses negosiasi dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan customer (APR), pelaksanaan join Surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial dilaksanakan, hingga akhirnya proses bongkar dilaksanakan dan diterima BU Swasta untuk disalurkan kepada masyarakat.