Reporter: Leni Wandira | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa program subsidi transportasi publik Buy The Service (BTS) masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya di daerah.
Salah satunya adalah penolakan dari sejumlah pemerintah daerah (Pemda) di tahap awal implementasi program.
“Awalnya program BTS ini ditolak banyak pemerintah daerah. Padahal, manfaatnya besar bagi masyarakat, terutama dalam menyediakan akses transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau,” ungkap Aan dalam diskusi “Masa Depan Mobilitas Kota: Integrasi Antarmoda Menuju Transportasi Publik yang Ramah dan Terhubung”, yang digelar Harian Kompas, Jumat (8/8/2025).
Baca Juga: Pemerintah Terus Berupaya Mengembangkan Transportasi Publik Ramah Lingkungan
Program BTS merupakan upaya pemerintah pusat untuk menyediakan layanan transportasi berbasis bus dengan sistem pembayaran kepada operator oleh pemerintah, bukan oleh penumpang secara langsung.
Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan layanan dengan tarif terjangkau, sementara operator tetap mendapatkan kepastian pendapatan berdasarkan kinerja layanan.
Hingga kini, program BTS sudah diterapkan di 14 kota, dengan sejumlah kota seperti Semarang mulai menjalankan program ini secara mandiri tanpa subsidi pusat, yang menurut Aan menjadi contoh positif kolaborasi antara pusat dan daerah.
Baca Juga: Pemprov Jakarta Berencana Perluas Layanan Transportasi Publik di Sekitar Jakarta
“Semarang jadi salah satu kota yang sudah bisa menjalankan BTS secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa saat sinergi jalan, maka layanan publik bisa lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Aan.
Integrasi Jadi Kunci Efisiensi Transportasi
Menurut Aan, ke depan integrasi antarmoda menjadi isu strategis yang harus dijawab segera oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Tujuannya tidak hanya agar perpindahan moda transportasi menjadi lebih mudah, tetapi juga untuk menekan biaya perjalanan masyarakat.
“Integrasi ini penting, salah satunya untuk memangkas ongkos perjalanan. Transportasi adalah urat nadi kehidupan. Kalau kita ingin melihat budaya dan modernitas suatu bangsa, lihat saja bagaimana mereka mengelola sistem transportasinya,” ujar Aan.
Baca Juga: Begini Cara Dapat Kartu Transportasi Publik Gratis di DKI Jakarta
Ia menambahkan bahwa keberhasilan sistem transportasi akan mencerminkan kualitas tata kelola kota dan kepedulian terhadap kebutuhan warganya.
Karena itu, pemerintah terus mendorong sinergi antara BUMN, BUMD, dan sektor swasta untuk mendukung pelaksanaan BTS dan program transportasi publik lainnya.
Perlu Waktu, Tapi Manfaat Jangka Panjang Besar
Aan tidak menampik bahwa transformasi sistem transportasi publik berbasis subsidi layanan seperti BTS tidak bisa berjalan instan. Ia menyebut bahwa program ini baru akan dirasakan manfaatnya secara penuh dalam jangka menengah hingga panjang.
“Program ini memang tidak seksi di awal. Tapi begitu berjalan 3–5 tahun, manfaatnya mulai dirasakan. Beberapa kota bahkan melaporkan okupansi bus meningkat lebih dari 50%. Ini progres yang harus kita jaga dan perluas,” jelasnya.
Baca Juga: Cara Dapatkan Kartu Gratis Transportasi Publik di DKI Jakarta, Berikut Syaratnya
Aan juga mengapresiasi dukungan para pemangku kepentingan yang aktif memberikan masukan dan advokasi terhadap keberlanjutan transportasi publik, termasuk akademisi, komunitas transportasi, hingga media.
“Kami sangat terbuka dengan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan. Harapannya, ke depan sistem transportasi publik kita semakin adil, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua,”tutup Aan.
Selanjutnya: Pelabuhan Bojonegara Kantongi Izin Operasi, Disiapkan Jadi Simpul Logistik Nasional
Menarik Dibaca: 360.000 Turis Asing Naik Kereta Api KAI hingga Juli 2025, Ini Tujuan Favorit
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
