Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong pembangunan proyek transportasi seperti Bandar Udara (Bandara) dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hengki Angkasawan mengatakan, peluang skema KPBU akan diintensifkan untuk meringankan beban APBN. Meski begitu, pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain, terkait rencana Bandara selanjutnya yang akan di KPBU kan.
Baca Juga: Industri galangan kapal mendapat prioritas dari pemerintah tahun ini
"Ke depan peluang skema KPBU yang melibatkan swasta akan lebih diintensifkan untuk meringankan beban APBN, bandara mana saja tentu akan dibahas secara komprehensif bersama Kemenkeu dan Bappenas dan stakeholder terkait," kata Hengki, Jumat (7/2).
Selain itu, terkait kemungkinan penggunaan Limited Consession Scheme (LCS) pada sebuah proyek, Kemenhub menyebutkan hal ini masih dalam tahap study. "Hal ini masih dilakukan study oleh KPPIP di bawah Kemenko Ekonomi. Hasil study belum kami terima," kata dia.
Seperti diketahui, Kemenhub dan Konsorsium CAS atau PT. Cinta Airport Flores (CAF) telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Bandara Komodo Labuan Bajo, pada Jumat (7/2) yang menandakan dimulainya proyek kerjasama pengelolaan Bandara Komodo.
Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto, Dirut PT CAF Imam Ololan Jafar, Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Soetopo, yang disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandyo.
Baca Juga: Catat, pembelian tiket kapal akan dilakukan secara online mulai Maret
“Kerjasama ini merupakan salah satu visi pemerintah yaitu untuk menghadirkan negara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sebagai komitmen pemerintah terhadap konektivitas guna mendorong pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pariwisata sekaligus juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Budi.
Menhub menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan ini bukan berarti menjual airport, tetapi melakukan kerjasama pengelolaan dengan izin konsesi selama 25 tahun, jadi aset Bandara tetap dikuasai Negara.
“Saya dan Pak Wishnutama (Menteri Pariwisatadan Ekonomi Kreatif) sangat gembira dengan kerjasama ini. Namun saya tegaskan untuk dua hal yaitu pertama airport ini tidak dijual. Ini hanya konsorsium yang mendapatkan izin konsesi selama 25 tahun. Kedua investor atau yang mengelola itu menginvestasikan sejumlah uang yang luar biasa yaitu lebih dari satu triliun rupiah,” jelasnya.
Lebih lanjut Menhub mengungkapkan akan menjadikan Bandara Komodo Labuan Bajo sebagai bandara internasional rencananya pada Bulan Juli Tahun 2020. Hal ini lebih cepat dari rencana awal yang seharusnya pada tahun 2021.
Baca Juga: Lewat Inovasi Berbasis Digital, MIS Group Perkuat Eksistensi Bisnis
Sementara itu, Menparekraf Wishnutama mengatakan, kerjasama dengan PT ini diharapkan dapat mendatangkan wisatawan dari mancanegara lebih banyak dan dapat mendukung Labuan Bajo sebagai salah satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas. Ke depannya Kementerian Pariwisata bersama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR akan membangun berbagai macam infrastruktur untuk membangun potensi ekonomi kreatif di Labuan Bajo.
Acara penandatanganan perjanjian KPBU Bandara Komodo Labuan Bajo meliputi Perjanjian KPBU antara Kementerian Perhubungan dan Badan Usaha Pembangunan (BUP); Perjanjian Regres antara Kementerian Perhubungan dengan PT. PII dan Perjanjian antara PT. PII dan BUP.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, Perwakilan PT CAF dan Perwakilan Kementerian Keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
