kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.837.000   27.000   0,96%
  • USD/IDR 16.991   62,00   0,37%
  • IDX 7.097   -67,03   -0,94%
  • KOMPAS100 977   -12,33   -1,25%
  • LQ45 719   -12,76   -1,74%
  • ISSI 250   -1,82   -0,73%
  • IDX30 391   -7,50   -1,88%
  • IDXHIDIV20 489   -9,60   -1,93%
  • IDX80 110   -1,54   -1,38%
  • IDXV30 134   -2,11   -1,54%
  • IDXQ30 128   -2,18   -1,68%

Kemenkop usulkan pembebasan PPh untuk UKM dan mikro


Senin, 04 Juli 2011 / 10:37 WIB
Kemenkop usulkan pembebasan PPh untuk UKM dan mikro
ILUSTRASI. Konsumen menunjukkan aplikasi belanja online Shopee melalui gawai di Jakarta, Rabu (16/9/2020). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai 1 Oktober 2020 akan memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk setiap produ


Reporter: Herlina KD | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengusulkan pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk usaha kecil dan mikro dengan omset hingga Rp 5 miliar.

Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan agar seluruh usaha mikro dan UKM dibebaskan dari PPh. Alasannya, "Untuk memberi kesempatan mereka agar tumbuh besar dulu, makanya kita usulkan untuk dibebaskan," ujarnya seusai rakor tax holiday di kantor Menko Perekonomian Senin (4/7).

Ia menambahkan pembebasan PPh ini berlaku bagi usaha dengan aset Rp 2,5 miliar dan omset hingga Rp 5 miliar. "Usulan pembebasan PPh ini untuk jangka waktu 5 hingga 8 tahun," jelas Syarief.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×