Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menuturkan Pelaksanaan Business Matching 2024 yang diselenggarakan pihaknya mencatat nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, angka ini berasal dari komitmen dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebesar Rp585,69 triliun serta komitmen dari BUMN sebesar Rp842,56 triliun.
"Angka tersebut jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelumnya yang hanya mencapai angka komitmen sebesar Rp1.157,47 triliun," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi yang diterima Kontan.co.id, Kamis (7/3).
Baca Juga: Kemenperin: Beli Produk Industri Lokal Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Lebih lanjut, kegiatan Business Matching 2024 yang dilaksanakan sejak 4 Maret 2023 ini mencatat 4.437 peserta dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (K/L/PD), badan usaha, asosiasi, dan perusahaan industri.
Selain itu, telah tercapai realisasi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp213,68 triliun yang berasal dari realisasi K/L/PD sebesar Rp146,94 triliun dan BUMN sebesar Rp66,74 triliun.
"Angka ini jumlahnya lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai angka realisasi sebesar Rp181 Triliun. Kami optimistis, jumlah ini masih akan terus bertambah dan diharapkan dapat mencapai Rp250 triliun di akhir triwulan I-2024," tambahnya.
Lebih lanjut, pada gelaran Business Matching 2024, juga telah dilaksanakan penandatanganan kontrak penggunaan produk dalam negeri pada sektor pertahanan sebesar Rp2,24 triliun dari total Rp9,3 triliun oleh Kementerian Pertahanan bersama PT Len dan PT Pindad untuk pengadaan amunisi, senjata, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis serta sistem alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).
Selain itu, penandatanganan kontrak penggunaan produk dalam negeri pada sektor konstruksi sebesar Rp2,09 triliun dari total Rp16,4 triliun oleh Kementerian PUPR bersama sejumlah mitra antara lain PT. Adhi Karya (Persero), Tbk, PT. Brantas Abipraya, KSO, PT Wijaya Karya (Persero), Tbk, KSO CAMC Engineering Co., Ltd, PT. Waskita Karya (Persero), Tbk, di antaranya untuk pembangunan bandara VVIP, gedung sekretariat presiden, dan jalan feeder di Kawasan IKN.
Baca Juga: Realisasi Investasi di 2025 Kemungkinan akan Terhambat oleh Ketidakpastian Global
