kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.319.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kemenperin minta IKM rebut peluang dari belanja pemerintah


Minggu, 18 Juli 2021 / 13:28 WIB
Kemenperin minta IKM rebut peluang dari belanja pemerintah
ILUSTRASI. Sejumlah perajin membuat masker tiga lapis di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/7/2021). ANTARA FOTO/Didik Suhartono


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melakukan beragam upaya strategis untuk memperluas akses pasar industri kecil dan menengah (IKM), terutama di tengah kondisi pandemi saat ini.  

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengungkapkan, saat ini terdapat potensi belanja barang dan belanja modal Rp 609,3 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dapat dioptimalkan sebagai peluang pasar produk dalam negeri. 

Jika dirinci per sektor, potensi penggunaan produk dalam negeri bisa berasal dari anggaran bidang ekonomi Rp 511,3 triliun.

Baca Juga: Anggaran PEN naik 6,4% menjadi Rp 744,75 triliun

Menurut Gati, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengajak pelaku IKM rutin memantau kebutuhan belanja modal dan barang pemerintah sebagai peluang pasar baru. 

“Pasar yang saat ini menjanjikan adalah pasar pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBN),” kata Gati, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Minggu (18/7).  

Lebih lanjut, peluang tersebut tercipta setelah pemerintah menggalakkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perpres ini bertujuan untuk memprioritaskan produksi industri dalam negeri.

Baca Juga: Program PEN jadi tumpuan UMKM di tengah gelombang baru Covid-19

Selain itu, kata Gati, ada pula dana perlindungan sosial sebesar Rp 260 triliun, pendidikan Rp 175,2 triliun, pelayanan umum Rp 526,2 triliun, kesehatan Rp 111,7 triliun, pertahanan dan keamanan Rp 303,7 triliun, serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 795,5 triliun. 

Oleh Karena itu, Gati meminta tolong kepada kepala dinas, atau pemerintah daerah agar memberikan kesempatan bagi IKM binaan untuk dapat menyuplai kebutuhan APBD juga.

Selanjutnya: Dukung konektivitas, Kementerian PUPR bangun sejumlah infrastruktur di Sulsel

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×