Reporter: Dani Prasetya | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berunding kembali dengan Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG).
Pasalnya, perundingan yang difasilitasi kementerian itu sebelumnya tidak menghasilkan kesepakatan. "Saya sudah panggil manajemennya untuk follow up hal ini," tutur Menteri BUMN Mustafa Abubakar, usai rapat koordinasi bahan pokok, Rabu (3/8).
Dia menambahkan, manajemen Garuda diminta untuk segera mengatur waktu pertemuan lanjutan dengan para penerbang itu. "Dalam waktu dekat manajemen mengatur pertemuan lanjutan karena sampai sekarang belum ada kesepakatan," jelasnya.
Seperti diketahui, APG mengemukakan ketidaksetujuan atas setiap kebijakan internal dan bisnis yang dirilis tanpa persetujuan para penerbang. Presiden APG Stephanus Geraldus mengutarakan, kebijakan manajemen dianggap tidak profesional.
Misalnya, terobosan quantum leap mengenai penambahan pesawat yang tidak pernah dikoordinasikan dengan APG. Padahal, kebijakan itu membuat ketidakseimbangan jumlah awak kabin dan pilot. Akibatnya, manajemen malah menambah pilot asing.
"Kami tidak ingin menjatuhkan perusahaan. Hanya saja usulan kita tidak dapat respon dari perusahaan selama tiga tahun," ucapnya.
Selain masalah itu, kesenjangan gaji pun menjadi alasan ketidakharmonisan manajemen dan karyawan. Bahkan, Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) dan Ikatan Awak Kabin Indonesia (Ikagi) pun sependapat tentang adanya masalah internal yang menahun itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
