Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
Kedua, mewajibkan perusahaan untuk menyediakan Dana Ketahanan Cadangan (DKC) minerba. DKC digunakan oleh pemegang IUP/IUPK untuk melakukan Eksplorasi Lanjutan pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam RKAB. Ketiga, penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.
Adapun penugasan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan dilakukan melalui mekanisme: (a) penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah untuk wilayah yang disiapkan oleh Pemerintah dan (b) Permohonan penugasan oleh Badan Usaha yang mempunyai keahlian di bidang Eksplorasi dan pertambangan di wilayah–wilayah yang belum mempunyai data potensi.
"Pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh pihak yang diberi penugasan, sehingga proses kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang disetujui. Dan akan dikenakan sanksi berupa pencabutan surat penugasan apabila dalam 1 tahun tidak terdapat kegiatan," terang Yunus.
Keempat, pemerintah bakal mendorong perusahaan spesialis eksplorasi (Junior Mining Company/JMC) untuk mengajukan permohonan wilayah penugasan penyelidikan dan penilitian serta mengikuti lelang WIUP.
Apabila JMC tersebut telah selesai melaksanakan kegiatan eksplorasi dan mendapatkan sumberdaya dan cadangan dapat memindahtangankan IUP kepada pihak lain yang spesialis di bidang penambangan, pengolahan dan pemurnian dengan persetujuan Menteri.
Baca Juga: Kewajibkan Proyek Hilirisasi Batubara di Dalam Negeri Mendorong Economic Booster
"Mengapa JMC harus didorong?, karena di negara–negara yang telah maju sektor pertambangannya, peranan JMC sangat besar dalam proses penemuan bahan tambang/discovery," sebut Yunus.
Sebagai gambaran, merujuk pada kajian MinEx Consulting pada Oktober 2019, peran JMC dalam discovery di dunia berada di angka >60%. "Pemerintah mengamati hal tersebut dan berusaha memberikan peluang kepada JMC untuk dapat berperan dalam menghidupkan eksplorasi minerba di Indonesia," pungkas Yunus.
Adapun, dalam draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan UU No. 3 Tahun 2020, diatur sejumlah kewajiban perusahaan untuk mendorong aktivitas eksplorasi. Aturan tersebut tertuang dalam draft RPP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba.
Merujuk pada draft RPP yang didapat Kontan.co.id, Pasal 49 mengatur bahwa dalam rangka konservasi minerba, pemegang IUP tahap operasi produksi wajib melakukan eksplorasi lanjutan setiap tahun. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pemegang IUP juga wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan minerba, yang besarannya diusulkan dalam RKAB tahunan.
Namun, kewajiban eksplorasi lanjutan tersebut dikecualikan bagi pemegang IUP tahap operasi produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUP kegiatan Operasi Produksi.
Tak hanya IUP, para pemegang IUPK tahap operasi produksi juga diwajibkan menyediakan dana ketahanan cadangan minerba. Dana tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan. Hal itu tertuang dalam Pasal 98, yang juga mengatur bahwa besaran dana ketahanan cadangan minerba diusulkan dalam RKAB tahunan.
Draft RPP tersebut memang belum mengatur secara rinci tentang kewajiban eksplorasi lanjutan dan juga kewajiban alokasi dana ketahanan cadangan minerba. Sebab, hal itu akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM.
Selanjutnya: Perusahaan Wajib Tingkatkan Nilai Tambah Batubara, begini tanggapan APBI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
