Kementerian ESDM: Hilirisasi batubara adalah pilihan yang tepat saat ini

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bakal mendorong hilirisasi batubara sebagai upaya untuk substitusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin menjelaskan saat ini sekitar 90% cadangan batubara didominasi batubara kalori sedang dan rendah.

"Hilirisasi adalah pilihan yang realistis untuk jaga keberlangsungan industri batubara, ini realita yang kita hadapi saat ini," kata Ridwan dalam diskusi virtual, Jumat (19/3).

Ridwan melanjutkan sejatinya batubara masih menjadi penopang dalam penerimaan negara. Hal ini terlihat dari tingkat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba pada tahun 2020 mencapai Rp 34,6 triliun atau lebih tinggi 10% dari target. Dari jumlah tersebut 85% ditopang oleh sektor batubara.

Kendati demikian, Ridwan memastikan langkah hilirisasi masih akan didorong. Sejauh ini tercatat ada dua Proyek Strategis Nasional (PSN) subsektor batubara yakni Gasifikasi Batubara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan pembangunan fasilitas coal to methanol di Kutai Timur, Kalimantan Timur oleh PT Kaltim Prima Coal. Kedua proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2024.

Merujuk data Kementerian ESDM, nilai tambah proyek coal to DME oleh PTBA mendorong masuknya investasi asing mencapai US$ 2,1 miliar dengan serapan batubara kalori rendah sebesar 180 juta ton selama 30 tahun umur pabrik. "Pada 2019 konsumsi LPG kita 7,64 juta ton dimana 5,73 ton dari impor senilai Rp 52,4 triliun," jelas Ridwan.

Proyek coal to DME oleh PTBA diharapkan dapat mensubstitusi impor LPG sebesar 1 juta ton per tahun. Dengan demikian, penghematan cadangan devisa yang bisa dicapai sebesar Rp 9,2 triliun per tahun.

Sementara itu untuk proyek coal to methanol oleh KPC, Ridwan mengungkapkan nilai investasi asing yang masuk mencapai US$ 2,17 miliar dengan perkiraan pemanfaatan batubara kalori rendah dan sedang mencapai 140 juta ton selama 22 tahun.

"Potensi peningkatan PDB sebesar US$ 204 miliar selama masa konstruksi 4 tahun dan produksi komersial 22 tahun," jelas Ridwan.

Pemerintah siapkan insentif

Ridwan menambahkan ada sejumlah usulan insentif dan dukungan regulasi yang disiapkan pemerintah guna percepatan peningkatan nilai tambah batubara melalui hilirisasi. "Tantangan kita selalu keekonomian, namun perlu kita tekan sedikit untuk kemajuan," kata Ridwan.

Ia mengungkapkan dari sektor hulu misalnya pemerintah memberikan royalti batubara untuk gasifikasi hingga 0%. Selain itu, diberikan formula harga khusus untuk gasifikasi dan masa berlaku IUP sesuai umur ekonomis proyek gasifikasi.

Insentif lainnya yakni pemberian tax holiday untuk PPh Badan secara khusus sesuai umur ekonomis gasifikasi batubara, pembebasan PPN jasa pengolahan batubara menjadi syngas sebesar 0%.

"Lainnya di midstream juga ada pembebasan PPN EPC kandungan lokal dimana seluruh insentif bisa diperoleh sekaligus jika proyek teah disetujui dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," sambung Ridwan.

Insentif lainnya yakni pengenaan harga patokan produk gasifikasi serta pengalihan sebagian subsidi LPG ke DME sesuai porsi LPG yang disubstitusi.

Ridwan menambahkan, pihaknya bakal mengupayakan untuk kepastian offtakerr di hilir untuk produk hilirisasi. "Jangan sampai ke depan ada perubahan di tengah jalan yang tidak bisa kita kendalikan, ini semua perlu perjuangan jangan sampai ada perubahan terlalu besar di tengah jalan," pungkas Ridwan.