kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45923,49   -7,86   -0.84%
  • EMAS1.319.000 -0,08%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kementerian ESDM siap susun roadmap dorong pengembangan PLTP


Selasa, 13 Agustus 2019 / 20:35 WIB
Kementerian ESDM siap susun roadmap dorong pengembangan PLTP
ILUSTRASI. PLTP Karaha


Reporter: Filemon Agung | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) berencana menyusun roadmap pengembangan energi panas bumi.

Direktur Jenderal EBTKE F.X. Sutijastoto mengungkapkan pihaknya akan segera menyusun roadmap demi mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Baca Juga: Pertamina Geothermal Energy targetkan miliki kapasitas listrik 1.112 MW di 2026

"Ya nanti segara mungkin, harus komunikasi dengan asosiasi, kami fasilitasi agar cepat selesai (roadmap)," ujar Toto, Selasa (13/8). Lebih jauh Toto menambahkan dengan roadmap maka pengawasan terhadap tiap proyek akan lebih optimal.

Sayangnya, Toto belum bisa memastikan kapan roadmap ini akan diluncurkan. Bahkan Toto mengungkapkan pemerintah siap mendorong pengembangan PLTP sekalipun memiliki kapasitas kecil. "Kita akan dorong pembangkit kecil agar cepat dapat listriknya serta dorong kesiapan fabrikasi," kata Toto.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Prijandaru Effendi menyinggung soal regulasi serta biaya investasi panas bumi yang dinilai tidak kecil. "Demi mencapai target RUEN, sangat butuh dukungan pemerintah seperti terobosan regulasi dan harga jual yang sesuai keekonomian," kata Prijandaru.

Menurut Toto, setiap satu unit pembangkit panas bumi membutuhkan biaya sekitar US$ 3 juta. "Rata-rata besarannya seperti itu, namun bergantung lokasi juga bisa saja lebih mahal," jelas Toto.

Baca Juga: Kementerian ESDM: Target kapasitas PLTP sampai 7.200 MW bisa dikejar

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengungkapkan niatan pemerintah untuk memperbaiki regulasi. "Pemerintah akan bikin cara agar tidak ribet, semisal sederhanakan tarif dan proses," ujar Kalla.

Lebih jauh Kalla memastikan, langkah ini juga sebagai upaya pemerintah agar PLN tidak menjadi satu-satunya pihak yang terus-menerus dibebankan tanggungjawab.

Sekedar informasi, kapasitas pembangkit terpasang sebesar 1948,5 MW dari target RUEN 2025 sebesar 7.200 MW. Sementara itu, Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia Prijandaru Effendi mengungkapkan masih akan ada tambahan pembangkit panas bumi hingga akhir tahun nanti.

"Ada tambahan 185 MW dari Muara Labouh, Mulut Balai, Sorik dan Sokoria," ujar Prijandaru. Dengan tambahan tersebut maka total kapasitas terpasang di tahun 2019 sekitar 2.533 MW.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×