Reporter: Muhammad Julian | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginventarisasi daftar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive milik swasta untuk diajak beralih ke listrik PLN. Berdasarkan catatan Ditjen Gatrik, akumulasi kapasitas PLTU captive tersebut mencapai 731 megawatt (MW).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, mengatakan, langkah ini merupakan salah satu upaya mengatasi polusi udara di Jabodetabek dan sekitarnya. Untuk memikat minat pelaku industri pemilik PLTU captive, PLN menyediakan insentif tarif dalam penawaran tersebut.
Hal ini dengan mempertimbangkan marginal cost PLN, sebab program ini dijalankan sebagai bagian dari aksi korporasi PLN secara business to business.
“Hal ini sebagai bagian dari aksi korporasi PLN secara business to business, sehingga tidak memerlukan bantalan anggaran dari Pemerintah dalam bentuk subsidi,” ujar Jisman kepada Kontan.co.id (7/9).
Baca Juga: Begini Tanggapan Pengusaha Soal Wacana Penutupan PLTU Privat Milik Pelaku Industri
Insentif yang dimaksud berupa pemberian insentif berupa diskon tarif atas tambahan pemakaian tenaga listrik (kWh) di atas kWh baseline yang harus diserap pelanggan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
“Besaran diskon tarif dapat diperhitungkan memperhatikan pola waktu pemakaian listrik pelanggannya, baik pada durasi Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) ataupun Waktu Beban Puncak (WBP),” terang Jisman.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan bahwa PLN terus mengakselerasi program akuisisi captive power terhadap pelanggan bisnis dan industri agar bersedia mengalihkan suplai listriknya dari pembangkit mandiri ke listrik PLN yang diyakini lebih andal dan ramah lingkungan.
Upaya tersebut sejauh ini sudah membuahkan hasil. “Hingga Juni 2023, PLN berhasil mengajak 563 pelanggan sektor bisnis dan industri beralih ke listrik PLN. Capaian ini tidak terlepas dari semakin baiknya layanan dan andalnya listrik PLN,” tutur Gregorius kepada Kontan.co.id (7/9).
Ikhtiar PLN ‘mengakuisisi’ captive power belum berhenti. Saat ini, PLN mengidentifikasi bahwa masih terdapat sebanyak 9 pembangkit milik badan usaha dengan daya sebesar 303,46 Megawatt (MW) yang berpotensi dialihkan menggunakan listrik PLN.
Baca Juga: Bos PLN Sebut Harga Listrik EBT Makin Murah, Namun Butuh Investasi Besar
Belakangan ini, pemerintah memang tengah memacu peralihan penggunaan PLTU captive oleh pelaku industri ke penggunaan listrik dari PLN. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah mengkaji pemberian subsidi untuk pembelian listrik dari PLN. Hanya saja, opsi tersebut sifatnya masih berupa kajian dan belum final. “
“Sebagai bentuk dukungan kepada industri dalam negeri, kami tengah mempertimbangkan pemberian subsidi untuk pembelian listrik dari PLN. Namun, mari kita ingat bahwa semuanya masih dalam proses kajian dan belum ada keputusan final,” ujar Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (5/9).
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, menanggapi positif wacana penutupan PLTU privat milik swasta. Menurutnya, rencana ini memiliki banyak potensi dampak positif. Terlebih PLTU skala kecil yang umumnya dimiliki industri memiliki efisiensi yang lebih rendah dibanding PLTU skala besar dan patut disorot aspek pengelolaan lingkungannya.
“Bagi PLN sendiri, demand listrik baru dari industri ini akan sangat menguntungkan, karena dapat menyerap surplus listrik yang mereka hasilkan. Ini adalah langkah win-win solution yang saling menguntungkan,” imbuh Mulyanto kepada Kontan.co.id (5/9).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
