Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kolaborasi ini difokuskan pada pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program.
Baca Juga: Ngebut Pembangunan 3 Juta Rumah, Ini Stimulus dari Pemerintah
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, BPS akan menilai kinerja kementeriannya, termasuk pembangunan rumah subsidi hingga program renovasi.
“BPS akan melakukan penilaian terhadap kinerja kami: berapa rumah subsidi yang dibangun, berapa yang sudah direnovasi, semuanya akan menjadi jelas,” ujar Maruarar saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan, Kemendagri akan berperan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan menyuplai data kependudukan ke BPS.
“Kami menyerahkan data mentah kepada BPS, lalu BPS akan melakukan pengecekan langsung di lapangan,” kata Tito.
Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, Perbankan Geber Penyaluran KPR FLPP
Data yang dikumpulkan mencakup identitas masyarakat yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tak layak.
Setelah dihimpun di seluruh level wilayah, mulai dari desa hingga kecamatan, data ini akan diolah menjadi basis data tunggal dan diserahkan ke Kementerian PKP untuk mendukung distribusi rumah subsidi yang tepat sasaran.
Tito juga mengungkapkan bahwa program ini membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk dari kepala daerah.
Saat ini, sudah ada 509 kabupaten/kota yang menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) untuk mendukung program 3 juta rumah, khususnya dalam hal pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Tinggal eksekusinya kita monitor. Sampai hari ini sudah terbit 244.722 izin PBG,” ungkap Tito.
Baca Juga: Kementerian PKP Sebut Hingga Kini Proyek Baru Program 3 Juta Rumah Belum Dimulai
BPS juga akan memantau penerbitan PBG untuk memastikan proyek yang berjalan benar-benar ditujukan bagi MBR.
Di samping itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya akan menyusun kriteria penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Kami akan membangun dashboard bersama yang memungkinkan monitoring real-time atas progres program 3 juta rumah,” jelas Amalia.
Selanjutnya: Fakta Alasan PPATK Blokir Rekening Nganggur atau Dormant untuk Lindungi Dana Nasabah
Menarik Dibaca: Apakah Minum Teh Hijau Bisa Menurunkan Berat Badan atau Tidak? Ini Jawabannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
