kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.440.000   -4.000   -0,28%
  • USD/IDR 15.339   1,00   0,01%
  • IDX 7.829   -2,64   -0,03%
  • KOMPAS100 1.196   2,88   0,24%
  • LQ45 970   3,33   0,34%
  • ISSI 228   0,02   0,01%
  • IDX30 495   1,66   0,34%
  • IDXHIDIV20 597   3,35   0,56%
  • IDX80 136   0,44   0,33%
  • IDXV30 140   0,56   0,40%
  • IDXQ30 166   1,10   0,67%

Kementerian PUPR Kejar Target 70% Pembangunan Layak Huni di 2024


Kamis, 29 Agustus 2024 / 03:59 WIB
Kementerian PUPR Kejar Target 70% Pembangunan Layak Huni di 2024
ILUSTRASI. Kementerian PUPR menargetkan 70% rumah tangga dapat menghuni rumah layak pada 2024. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra


Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan menargetkan 70% rumah tangga dapat menghuni rumah layak pada 2024. 

“Saat ini, kami di Kementerian PUPR masih berupaya mengejar target 70 persen rumah tangga menghuni rumah layak di tahun 2024, sesuai dengan komitmen RPJMN 2020-2024 di bidang Perumahan dan Permukiman,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto.
 
Melansir Infopublik.id, Iwan menjelaskan bahwa pembangunan perumahan di Indonesia menghadapi berbagai isu, tantangan, dan kendala yang perlu diatasi. 
 
Tantangan utama yang dihadapi antara lain tingginya angka backlog kepemilikan rumah. 
 
Berdasarkan data BPS 2023, tercatat sebanyak 9,9 juta rumah tangga belum memiliki rumah, dengan angka ini diperkirakan terus meningkat. 
 
Selain itu, pertumbuhan rumah tangga baru yang mencapai 700 - 800 ribu Kepala Keluarga setiap tahunnya juga menjadi perhatian.
 
Di sisi lain, masih banyak rumah tangga yang belum menghuni rumah layak. Secara nasional, 36,85% atau 26,92 juta rumah tangga di Indonesia belum menempati rumah yang layak pada 2023.
 
 
Menurut Iwan, tantangan lainnya adalah belum terpenuhinya data by name by address (BNBA) untuk jumlah backlog dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), selain aspek penyediaan tanah, pembiayaan, akses terhadap infrastruktur dasar, manajemen data informasi, dukungan teknologi, serta tata kelola yang diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas.
 
Menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045, Iwan menambahkan bahwa urbanisasi akan semakin meningkat. Diprediksi, 72,8% penduduk tinggal di perkotaan pada 2045. 
 
Hal ini menjadi perhatian dalam menentukan kebijakan pembangunan perumahan untuk mengakomodasi kebutuhan hunian di masa depan.
 
“Kita patut bersyukur karena pada masa pandemi COVID-19 lalu, sektor perumahan dan properti tetap tumbuh positif. Menurut kajian LPEM UI, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 31,9% dan menyerap tenaga kerja sebesar 13,8 juta orang per tahun,” jelas Iwan.
 
 
Sektor perumahan dan properti juga memiliki multiplier effect yang menggerakkan 185 sub-sektor industri lainnya, seperti material bahan bangunan, furniture, perdagangan retail, hingga lembaga pembiayaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung Supply Chain Management Principles (SCMP)

[X]
×