Sumber: KONTAN | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Sejauh ini, rencana penandatanganan ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Thailand memang masih menggantung. Tapi, Pemerintah Indonesia berharap bisa mendapat manfaat lebih besar dari sini.
Setidaknya, Pemerintah berharap bisa memperluas akses pasar produk Indonesia ke Australia dan Selandia Baru. Manfaat kesepakatan itu bagi Indonesia antara lain pengembangan kapasitas (capacity building) proyek pertanian, termasuk industri daging dan susu. "Hal ini memungkinkan masuknya investasi baru dari Australia di sektor tersebut," ungkap Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Rabu (25/2).
Menurut Mari, selain beberapa sektor di atas, Australia juga sepakat membahas permintaan Indonesia seperti fasilitas visa kerja untuk beberapa profesi, pengembangan industri otomotif, bantuan sertifikasi bagi produk makanan, dan lainnya.
Sementara, dari Selandia Baru, keuntungan yang akan didapatkan Indonesia antara lain program capacity building untuk produk susu dan daging, serta pengembangan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia Timur.
Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI) Departemen Perdagangan Gusmardi Bustami menegaskan, kerjasama ini juga akan menyepakati penerapan bea masuk (BM) 0% ke Australia yang akan mulai diberlakukan tahun 2009-2010. Sebaliknya, bea masuk lima produk Australia juga akan dihapus, yaitu aluminium, kapas, pakan ternak, tepung gandum, dan garam.
Pengusaha pakan ternak menilai, penghapusan bea masuk untuk pakan ternak dari Australia akan sangat merugikan industri pakan ternak dalam negeri. "Kami sudah bisa membuat sendiri, jadi tidak perlu mengimpor," ujar Ketua Divisi Pakan Akuakultur Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Denny D. Indrajaja.
Kerjasama ini juga tak luput dari kritik. Direktur Eksekutif Institute For Global Justice (IGJ) Indah Sukmaningsih mempertanyakan kesiapan Indonesia menghadapi kesepakatan ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru ini. "Sebaiknya, jangan hanya melihat masalah tarif, tapi juga perlu perhatikan masalah non tarif," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
