Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Di tengah kondisi memanasnya geopolitik di Timur Tengah, pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri di antaranya dengan menyediakan cadangan anggaran dan energi.
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menjelaskan konsekuensi logis dengan adanya konflik Timur Tengah ialah naiknya harga minyak mentah. Sebelum ini, OPEC+ juga telah memangkas produksi lebih dari 1 juta barrel. Dengan adanya sentimen perang, harga minyak dunia sudah merambat ke posisi lebih dari US$ 90 per barrel.
“Di tengah kondisi ini, saat ini lifting minyak Indonesia terus turun menjadi 600.000 barrel per hari sedangkan konsumsi 1,4 juta barrel per hari. Adapun impor minyak kurang lebih 850.000 barrel per hari baik berupa crude dan produk,” ujarnya dalam konferensi pers acara Energy Transitions Conference & Exhibition dan Anugerah DEN 2023 di Jakarta, Rabu (18/10).
Ditambah pula, kapasitas total kilang minyak Indonesia hampir mencapai 1 juta barrel per hari, namun utilisasinya baru mencapai 800.000 barrel per hari. Melihat kondisi ini, negara pun mencoba mencari cara untuk menjaga pasokan dan harga energi yang tetap terjangkau.
Baca Juga: Harga Minyak Naik Lagi, Dipicu Meningkatnya Ketegangan di Timur Tengah
Salah satunya dengan, mematok asumsi Indonesia Crude Price (ICP) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 di level US$ 82 per barrel.
“Kemudian APBN memiliki cadangan anggaran Rp 51,4 triliun jadi kita di DPR sedang meghitung-hitung kalau di akhir tahun ini akan seperti apa. Saat ini masih tahun anggaran 2023, kemungkinan-kemungkinan apapun yang kita hitung,” ujarnya.
Perihal volume Pertalite di tahun ini, Komisi VII DPR RI akan terus mengamati pola konsumsi masyarakat. Sebab, dengan kenaikan harga Pertamax, tentu akan semakin banyak yang menenggak Pertalite.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Pertamina sebagai pelaksana kebijakan penyaluran dan penjualan BBM. Maka kita terus pantau,” ujarnya.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Darnel Ibrahim menjelaskan, sejak lama perang antar negara berdampak pada kenaikan harga minyak meski terkadang belum tentu ada hubungannya langsung.
“Tetapi namanya bisnis, begitu ada perang meski tidak secara langsung berdampak pada sumur berkurang tetapi harga minyak naik. Jadi ini reaksi yang berkaitan dengan bisnis,” ujarnya.
Sebagai salah satu solusi, DEN menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) Cadangan Penyangga Energi yang diharapkan dapat mendukung keamanan energi.
“Jika terus naik, cadangan penyangga itu akan dilepas, itu solusinya,” terangnya.
Baca Juga: Harga Minyak Mentah Naik, Elnusa (ELSA) Kecipratan Berkah
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto menjelaskan saat ini cadangan penyangga energi sudah selesai pembahasannya. Tinggal nanti dokumen ini diparaf oleh menteri terutama Menteri Keuangan. Cadangan energi yang harus diamankan ialah minyak mentah, BBM, dan gas.
“Karena di situ ujung-ujungnya kan ada dana sekitar Rp 50 triliun untuk komoditinya. Ada minyak mentah karena kita masih impor kan. Kita harus punya cadangan, kalau nanti perang terus enggak ada yang ngirim crude ke sini,” ujarnya.
Saat ini konsumsi minyak mencapai 1,4 juta barrel per hari, namun produksi minyak baru mencapai 600.000 barrel per hari. Sedangkan, Indonesia harus punya cadangan sekitar 30 hari.
Selain minyak, komoditas lain yang juga harus dijaga penyangga cadangannya ialah LPG yang saat ini hampir 80% diimpor dari negara lain.
“Sampai dengan 2030 nanti pembangunan depotnya maupun sewanya kira-kira Rp 50 triliunan anggarannya karena itulah Kementerian Keuangan meminta roadmap-nya, kajiannya sebelum Menteri Keuangan paraf Perpres penyangga energinya,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
