Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menegaskan kesiapannya mendukung program pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dengan mengoptimalisasi produksi bahan bakar bersulfur rendah (low sulfur fuel) pada 1 Januari 2028.
Pengembangan fasilitas produksi BBM ramah lingkungan dari green refinery telah dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan akan rampung tepat waktu.
Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman, mengatakan dalam RJPP perusahaan dicanangkan pembangunan fasilitas produksi BBM ramah lingkungan atau green refinery.
Baca Juga: Proyek RDMP Kilang Pertamina Internasional (KPI) Capai TKDN 35%
Sejumlah proyek kilang ramah lingkungan sedang berjalan, termasuk pengembangan kilang Cilacap Tahap 2 yang diproyeksikan pada 2027 dengan kapasitas produksi 6.000 barel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per hari (bph).
Adapun tahap 1 telah selesai dengan kapasitas 3.000 barel. Secara keseluruhan kilang Cilacap merupakan salah satu kilang terbesar Pertamina dengan kapasitas pengolahan 348.000 barel per hari.
“Selain itu, kilang Plaju ditargetkan rampung pada 2030 dengan kapasitas pengolahan biofuels 20.000 bph, kilang Dumai pada 2031 dengan kapasitas 30.000 bph, dan kilang Balikpapan pada 2034 dengan kapasitas 30.000 bph,” ujar Taufik dalam keterangan resmi, Kamis (10/10).
Taufik menjelaskan, KPI siap menjalankan program pemerintah jika diberikan mandat untuk meluncurkan produk BBM solar dengan kadar sulfur rendah. Kilang Balongan saat ini memproduksi BBM dengan kadar sulfur 10 ppm.
Baca Juga: Kilang Pertamina Gandeng PIS Kerjasama Angkutan Kargo Petrokimia
Saat diskusi dengan Kementerian Koordinator Kemaritim dan Investasi, lanjut Taufik, prioritas KPI adalah menggantikan diesel dengan produk low sulphur 10 ppm dari Balongan untuk Jakarta terlebih dahulu.
Kilang lainnya masih bervariasi. Namun, pada tahun depan, kilang Balikpapan akan mulai beroperasi pada 2025 dan mampu memproduksi BBM EURO 5 dengan kadar sulfur 10 ppm, baik untuk gasoline maupun diesel.
“Ini akan meningkatkan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Jawa dan Kalimantan," jelas dia.
