/2026/01/28/608384833.jpg "KKP Incar Investasi Biru dari Davos, OIS Bali Disiapkan Jadi Forum Pengunci Proyek")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membawa agenda besar ekonomi biru ke World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss. Pemerintah menargetkan Indonesia bukan hanya sebagai pemain regional, melainkan hub ekonomi kelautan global, ambisi yang akan diuji lewat penyelenggaraan Ocean Impact Summit (OIS) 2026 di Bali.
Staf Ahli Menteri KKP Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dunia menjadi modal strategis untuk menarik kolaborasi internasional.
“Harapan ke depan adalah menjadikan Indonesia sebagai hub ekonomi kelautan, tidak hanya di Asia Tenggara tetapi juga secara global. Dengan sumber daya yang kita miliki, faktor ekonomi harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” tutur Hendra dalam Konferensi Pers di Media Center KKP, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Baca Juga: Penuh Tantangan, IMA Harap Pemerintah Menjaga Iklim Investasi Tambang Berkelanjutan
Menurut Hendra, WEF 2026 yang dihadiri sekitar 3.000 peserta dari 130 negara, termasuk puluhan kepala negara dan ratusan CEO global mengangkat tema Blue Davos, dengan fokus pada air, laut, dan ekonomi biru. Tekanan terhadap ekosistem laut semakin nyata, mulai dari pemanasan laut hingga pengasaman yang mengancam biota dan ketahanan pangan.
“Pemanasan laut meningkatkan keasaman. Kalau laut makin asam, itu membatasi kehidupan biota. Di terumbu karang, ini memicu coral bleaching,” katanya.
Di tengah risiko ekologis tersebut, KKP justru melihat peluang ekonomi jangka panjang, dari pangan biru, bioteknologi laut dalam, hingga pasar karbon biru. Indonesia disebut menyimpan sekitar 17% cadangan blue carbon dunia, terutama dari mangrove dan padang lamun.
“Dengan Perpres Nomor 110 Tahun 2025, sektor kelautan dan perikanan kini masuk dalam nilai ekonomi karbon. Targetnya pasar karbon kita berintegritas tinggi dan berkualitas,” tegas Hendra.
“Pendanaan konservasi itu penting. KKP tidak pernah ada masalah dengan uang, masalahnya uangnya tidak ada,” ujarnya.
Agenda lanjutan dari Davos akan diwujudkan melalui Ocean Impact Summit 2026 di Bali pada 8–9 Juni, bertepatan dengan Hari Laut Sedunia. Forum ini digagas sebagai ajang internasional yang mempertemukan kepala negara, investor, filantropi, NGO global, dan sektor swasta.
Baca Juga: Target Jaga Investasi, IMA Dorong Penilaian Adil Soal Tambang Agincourt Resources
Staf Khusus Menteri KKP Bidang Humas dan Komunikasi Media, Doni Ismanto, menegaskan OIS tidak dirancang sebagai forum wacana semata.
“Kami ingin OIS ini menjadi delivery forum, bukan hanya diskusi melainkan kita ingin ada impact keberlanjutan proyek kelautan di Indonesia,” ujar Doni.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan adanya pengumuman pipeline proyek ekonomi biru yang bankable, termasuk skema blended finance.
“Kalau di WEF itu ajangnya bertemu, post-event-nya yang paling penting. Di OIS, kalau bisa, sudah ada announcement pipeline proyek ekonomi biru,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Sama Multilateral KKP, Desri Yanti, menekankan OIS sebagai sarana mengunci komitmen nyata.
“Deliverables dari Ocean Impact Summit diharapkan membawa komitmen investasi di sektor kelautan dan perikanan, kemitraan dengan sektor swasta, serta inisiatif pembiayaan untuk blue economy,” ujar Desri.
Desri juga menegaskan pemerintah membuka ruang kolaborasi luas.
Baca Juga: Progres Tol Probowangi Garapan Wijaya Karya (WIKA) Capi 97,66% per Januari 2026
“Kami melakukan call for partnership. Dukungan semua pihak baik pemerintah, swasta, media, dan stakeholder lainnya sangat dibutuhkan untuk menyukseskan OIS,” katanya.
Selain forum tingkat tinggi, KKP juga menyiapkan forum bisnis, pameran, dan business matching, termasuk untuk UMKM kelautan dan perikanan. Namun, pemerintah belum menetapkan target nominal investasi.
“Ini proses jangka panjang. Tidak semua bisa dikunci dalam sekali pertemuan, tapi harus persisten,” kata Hendra.
Di sisi lain, kebijakan pasar karbon biru juga menuai kekhawatiran soal potensi blue carbon grabbing dan pembatasan akses nelayan. Menjawab kritik tersebut, Hendra menegaskan mekanisme registrasi karbon nasional dan skema benefit sharing akan menjadi pagar pengaman.
“Kita belajar dari praktik di darat. Prinsipnya keberlanjutan dan pembagian manfaat ke masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, OIS Bali akan menjadi ujian nyata diplomasi ekonomi biru Indonesia. Tanpa kesiapan proyek, kepastian regulasi, dan dampak langsung bagi nelayan serta ekosistem, ambisi menjadikan Indonesia pusat ekonomi biru global berisiko berhenti sebagai retorika. Namun jika berhasil, OIS berpotensi menjadi titik balik masuknya investasi kelautan skala besar ke Tanah Air.
Selanjutnya: Rupiah Perkasa dan Menguat ke Rp 16.697 per Dolar AS di Tengah Hari Ini (28/1)
Menarik Dibaca: Hasil Thailand Masters 2026, 5 Wakil Indonesia Amankan Tiket 16 Besar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
