kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

KKP targetkan PNBP 2017 senilai Rp 950 miliar


Kamis, 05 Januari 2017 / 16:22 WIB
KKP targetkan PNBP 2017 senilai Rp 950 miliar


Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nampaknya harus bekerja ekstra pada tahun ini. Pasalnya, KKP mematok target Penerimanaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 950 miliar pada 2017.

Sekadar informasi, sepanjang tahun lalu, realisasi PNBP yang dibukukan KKP senilai Rp 360 miliar. Kontribusi terbesar disumbangkan dari pengukuran kembali badan kapal. Plt Direktur Jendral Perikanan Tangkap Zulfikar Mochtar mengklaim, pencapaian PNBP tahun lalu merupakan pencapaian paling tinggi sepanjang KKP berdiri.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan KKP Saifuddin menyatakan, optimistis dapat meraih target yang dipatok pada 2017. Untuk mencapai target tersebut, katanya, KKP akan melakukan pengukuran kembali badan kapal, perizinan operasional kapal tangkap, dan perizinan penggunaan alat tangkap.

"Sekarang kan ada surat edaran dari Hubungan Laut yang menyebutkan semua kapal harus diukur dan diberikan batas sampai 31 Desember 2017, inilah yang kami manfaatkan," katanya, Kamis (5/1).

Menurut Saifuddin, sampai saat ini masih banyak kapal yang markdown. Dari total sekitar 10.000 unit kapal yang ada di Indonesia hanya 2.000 unit yang telah melakukan pengukuran ulang.

Selain itu, diprediksikan sepanjang tahun ini, pemerintah bakal disibukkan dengan perizinan penggunaan alat tangkap. Hal ini, terjadi seiring dengan adanya bantuan 2.000 unit alat tangkap pengganti cantrang.

Saifuddin mengaku, tidak mudah untuk mencapai target tersebut. Mereka harus bekerjasama dengan para asosiasi untuk mensosialisasikan kewajiban pengukuran kembali kapal. Agar para pemilik kapal tertarik, pemerintah memberikan insentif percepatan dan kemudahan proses perizinan, serta menyediakan gerai-gerai perizinan di sebagian wilayah perairan seperti Karimun Jawa, Muara Baru, dan Batang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×