Kolaborasi JAST & Kemendikdasmen: Layanan 177 Diperpanjang 2026

Senin, 05 Januari 2026 / 15:48 WIB

ILUSTRASI. Jasnita Telekomindo (JAST) perpanjang kontrak pengelolaan Contact Center 177 Kemendikdasmen hingga 2026, tingkatkan layanan publik pendidikan

Reporter: Vina Elvira | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Jasnita Telekomindo Tbk (JAST) kembali melanjutkan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk pengelolaan Contact Center 177 sepanjang tahun 2026.

Perpanjangan kontrak ini menegaskan kepercayaan pemerintah terhadap peran JAST dalam mendukung layanan informasi dan pengaduan publik di sektor pendidikan dasar dan menengah.

Perpanjangan kerja sama tersebut ditandatangani pada 2 Januari 2026 di Jakarta.

Direktur Utama Jasnita Telekomindo Yentoro menjelaskan bahwa melalui kontrak ini, JAST tetap bertanggung jawab atas pengelolaan Contact Center 177 yang menjadi kanal utama masyarakat dalam mengakses informasi maupun menyampaikan pengaduan terkait layanan Kemendikdasmen.

“Dalam kerja sama lanjutan ini, JAST mengoperasikan Contact Center 177 berbasis omnichannel,” ungkap Yentoro, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (5/1/2026).

Dia melanjutkan, sistem tersebut memungkinkan masyarakat berinteraksi melalui berbagai kanal komunikasi secara terintegrasi, mulai dari telepon, email, hingga kanal digital lainnya. Dengan pendekatan ini, proses layanan diharapkan menjadi lebih responsif, terdokumentasi, dan mudah dipantau.

Penerapan omnichannel contact center merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

“Integrasi berbagai kanal komunikasi dapat membantu instansi pemerintah memberikan layanan informasi yang lebih transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” sebutnya.

Selain itu, dukungan teknologi cloud-based juga dinilai memperkuat efektivitas operasional contact center.

Manajemen JAST menyatakan akan terus mendorong pemanfaatan teknologi tersebut guna mendukung transformasi layanan publik yang lebih akuntabel dan berkelanjutan, khususnya di sektor pendidikan nasional.