Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. PT Pertamina (Persero) tidak memberikan jawaban tegas saat ditanya apakah memang ada rencana pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) pernah sodorkan atau belum ke meja RI 1 saat pemerintahan lalu.
Pertamina hanya bilang bahwa perseroan sudah melihat perlu adanya efektifitas dalam pengadaan minyak impor.
"Mengenai Petral sendiri, kajian-kajian dan evaluasi itu tentu kita kita lakukan selalu, intinya mungkin pada beberapa waktu lalu itu jika lihat juga lebih bagimana menyoroti efesiensi, jadi pada waktu itu memang lebih kepada bagimana tata kelola dari pengadaan minyak impor," ujar Vice President Coorporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro di Jakarta, Selasa (19/5).
Wianda, yang memang baru masuk ke Pertamina belum lama ini tak terlibat dalam perumusan keputusan mengenai Petral pada masa pemerintahan lalu. Tapi, menurut dia, dari sisi korporasi, Pertamina sudah melihat perlu adanya perbaikan tata kelola pengadaan impor minyak.
Pada akhirnya, ucap dia, saat ini keputusan itu sudah dilaksanakan yaitu melakukan pembubaran Petral beserta anak usahanya. Bahkan, terkait dorongan Menteri BUMN saat itu yaitu Dahlan Iskan untuk membubarkan Petral, Wianda mengklaim hanya tahu dari berbagai pemberitaan media saja.
"Seperti yang diberikan media bahwa dorongan itu (Pembubaran Petral) lebih banyak dari Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan saat itu. Kalau yang bisa saya sampaikan dari pihak korporasi adalah tadi melakukan fungsi pengadaan secara efektif," kata dia.
Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bahwa di masa pemerintahan Presiden SBY, pembenahan mafia Migas kerap berhenti di meja kerja presiden. Hal itu di ungkapkan Sudirman saat menjadi pembicara dalam acara diskusi energi akhir pekan lalu. (Yoga Sukmana)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
