Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar pemerintah segera melunasi utang senilai Rp 1,76 triliun ke Perum Bulog.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR Sudin saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi IV dengan Bulog, Kamis (25/6).
"Komisi IV DPR mendorong pemerintah untuk segera membayar utang penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Perum Bulog tahun 2018-2019 sebesar Rp 409,8 miliar dan cadangan stabilitas harga pangan komoditas gula tahun 2018-2019 dengan total sebesar Rp 1,35 triliun," ujar Sudin.
Baca Juga: Perum Bulog usulkan anggaran pangan Rp 19,05 triliun di RAPBN 2021
Bila dirinci, utang penyaluran CBP tersebut terdiri dari penyaluran CBP untuk bencana alam tahun 2018 sebesar Rp 8,01 miliar, penyaluran CBP untuk bencana alam 2019 sebesar Rp 38,96 miliar, dan penyaluran CBP untuk KPSH tahun 2019 sebesar Rp 362,84 miliar.
Sementara, pemerintah juga belum membayar utang untuk penyaluran cadangan stabilitas harga pangan komoditas gula di 2019 senilai Rp 1,35 triliun.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, di 2019 Bulog sudah menyalurkan CPB untuk KPSH sebanyak 617.482 ton, dan penyaluran CBP untuk bencana alam sebanyak 4.882 ton.
Baca Juga: Sebut ada mafia di internal perusahaan, Buwas ancam pecat 100 karyawan Bulog
Sementara itu, Bulog juga harus menjaga stok CBP dengan kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton. Menurut Budi, pengadaan CBP tersebut dilakukan dengan menggunakan dana pinjaman.
"Tok tersebut bisa dikeluarkan hanya melalui saluran penugasan, seprrti bansos rastra, KPSH, bencana alam. Ketika bansos rastra dihilangkan maka stok CBP menumpuk dan menyebabkan beban financial yang berat bagi Perum Bulog, demikian juga halnya untuk komoditas gula," kata Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
