Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Rafli menargetkan PLN dapat membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di tiap provinsi di Indonesia untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik. PLN tidak harus menunggu ada konsumen yang menggunakan kendaraan listrik terlebih dahulu karena pada dasarnya mereka juga menunggu infrastruktur terlebih dahulu.
"Setelah ada infrastruktur orang akan melihat, sehingga tertarik untuk mengadopsi mobil listrik," imbuhnya.
Program pemberian diskon untuk pengguna home charging mobil listrik pada pukul 22.00-05.00 oleh PLN juga dinilai sebagai langkah tepat oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Hanya saja, dia mengingatkan PLN harus memastikan ketersediaan suplai listrik dapat mencukupi ketika banyak masyarakat mulai beralih ke kendaraan listrik.
"Jangan sampai di saat masyarakat sudah beralih, PLN justru kecolongan dari sisi pembangkitannya," tegasnya.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya, Nusron Wahid, DRP akan mendukung PLN untuk dapat menyukseskan program konversi kompor LPG ke kompor induksi dan akselerasi ekosistem kendaraan listrik. Karena kalau tidak, dia khawatir PLN akan semakin 'babak belur' karena listriknya tidak terserap.
Ia pun meminta PLN agar segera melaporkan kepada Komisi VI DPR RI tentang perkembangan dan strategi PLN untuk mewujudkan hal ini.
"Kira-kira kalau 50% rumah tangga Indonesia, 50% menggunakan kompor listrik sudah bisa mengurangi berapa persen dari total oversupply tersebut. Kedua, kira-kira berapa persen pada tahun 2024 mobil listrik yang harus sudah terpakai untuk mengurangi oversupply berapa besar. Sehingga nanti ketika kita bertemu dengan Menteri Perindustrian, program ini bisa kita support," papar Nusron.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
