Komisi XII Minta Persoalan Batubara dan Pembangkit PLN Dilihat Secara Komprehensif

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XII DPR RI meminta pemerintah dan PT PLN menyelesaikan persoalan batubara serta gangguan pembangkit listrik secara menyeluruh. Ini dinilai mendesak guna mengembalikan keandalan pasokan setrum di Pulau Jawa pasca terjadinya pemadaman bergilir beberapa waktu belakangan.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rusli Habibie, menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat yang terdampak gangguan kelistrikan di Pulau Jawa tersebut. Namun ia mengapresiasi langkah cepat Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba bersama PLN yang terus melakukan koordinasi dan percepatan pemulihan.

"Alhamdulillah kondisi kelistrikan di Jawa mulai membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih normal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2027).

Baca Juga: Pertumbuhan Kelas Menengah Menopang Pasar Matras Premium

Rusli mengungkapkan, berdasarkan hasil pengawasan Komisi XII DPR RI serta penjelasan pemerintah, gangguan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batubara.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan batubara berkalori menengah untuk proses blending, percepatan distribusi ke sejumlah pembangkit, serta adanya faktor teknis pada beberapa unit pembangkit yang memerlukan pemeliharaan dan penanganan lebih lanjut. 

Oleh karena itu, Rusli meminta persoalan yang terjadi perlu dilihat secara utuh dan komprehensif. "Komisi XII DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar keandalan sistem ketenagalistrikan nasional terus meningkat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan listrik yang semakin andal, aman, dan berkelanjutan di masa mendatang," pungkasnya.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadia mengatakan telah membedah tiga masalah utama terkait pasokan energi, termasuk kendala pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan pemenuhan batubara.

"Kami juga tadi membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan PLN kepada masyarakat khususnya terkait dengan listrik. Dan tadi, sama-sama Dirut PLN juga sudah kita bedah, ada tiga masalah. Satunya itu adalah menyangkut PLTG yang di awal. Yang kedua itu adalah pemenuhan terhadap batubara high calorie yang medium," katanya di Istana Negara baru-baru ini.

Bahlil merinci, total konsumsi batubara PLN setiap tahun mencapai 154 juta ton, sedangkan penugasan Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang mencapai 180 juta hingga 190 juta ton. Dari total volume penugasan tersebut, kontrak yang sudah diikat oleh PLN baru menyerap 134 juta ton. 

Baca Juga: Perusahaan RI Mulai Pakai Agentic AI, Bisa Proses Klaim Asuransi hingga Deteksi Fraud

"Sebenarnya secara kontrak PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan baru bulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending," lanjutnya. 

Pemerintah memastikan bahwa kendala pasokan batubara untuk pencampuran (blending) tersebut saat ini sudah berhasil diatasi dengan bantuan fasilitasi dari Kementerian ESDM. 

Meski pasokan aman, Bahlil tetap mendesak PLN untuk mengutamakan keandalan sistem lewat pemeliharaan rutin. 

"Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," tambahnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News