Reporter: Filemon Agung | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia menyatakan telah bergabung dengan Clean Energy Demand Initiative (CEDI), yaitu sebuah inisiatif dari Pemerintah Amerika Serikat yang bersedia melakukan investasi di sektor energi bersih.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan upaya ini sebagai dukungan Indonesia terhadap dunia internasional dalam menjalankan mitigasi perubahan iklim dan peningkatan ekonomi hijau (green economy).
"Arahan Presiden sejalan dengan The Clean Energy Demand Initiative dan merupakan inisiatif nyata bantuan internasional yang kita perlukan untuk mempercepat mempercepat langkah-langkah kami dalam mencapai target NDC kami pada tahun 2030 dan akhirnya mencapai Net Zero Emissions sebelum tahun 2060," kata Arifin dalam keterangan resmi, Sabtu (6/11).
Baca Juga: Efek kenaikan komoditas, berikut saham yang bisa dipilih tahun depan
Bergabungnya Indonesia, sambung Arifin, dapat memperkuat kerja sama dengan pemerintah serta entitas bisnis yang berpengaruh di Amerika Serikat guna mempromosikan investasi energi bersih. "Saya mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi kami kepada Pemerintah AS yang telah mengundang kami untuk bergabung dalam inisiatif ini. Saya menantikan pembahasan lebih lanjut mengenai kerja sama kami," jelas Arifin.
Arifin memastikan, Indonesia terus berupaya mengimplementasikan pembangunan ekonomi dan industri hijau. Salah satunya melalui pengembangan kawasan industri hijau dengan memanfaatkan pembangkit listrik berbasis EBT skala besar. Saat ini sedang dikembangkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala besar berkapasitas 9 GW di Provinsi Kalimantan Utara yang terintegrasi dengan pengembangan industri hijau di bawah program Renewable Energy Based Industry Development (REBID). Program ini juga ditargetkan untuk diimplementasikan di wilayah lain seperti Papua.
Selain itu, mulai tahun 2025 akan ada pengembangan Super Grid sebagai bagian dari penyediaan akses energi bagi masyarakat lokal di seluruh wilayah Indonesia. Sementara untuk peningkatan pengembangan Green Grid didukung dengan adanya penyesuaian regulasi mengenai penggunaan jaringan bersama (power wheeling) guna mengakomodasi transfer langsung daya listrik dari sumber EBT ke fasilitas operasional perusahaan dengan menggunakan jaringan PLN yang ada.
Baca Juga: Potensi masih besar, Menteri ESDM undang investor jajaki bisnis EBT
"Semua upaya transisi energi kita akan membutuhkan infrastruktur yang kuat, teknologi canggih, dan pembiayaan yang memadai. Investasi besar diperlukan untuk membangun infrastruktur EBT," imbuh Arifin.
Upaya lain yang ditempuh pemerintah adalah mengizinkan industri dan konsumen untuk mengambil bagian dalam pengembangan EBT dengan memperoleh Sertifikat Energi Terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC) yang diberikan oleh PT PLN (Persero). Layanan ini hadir bagi yang menginginkan pengakuan atas penggunaan listrik dari sumber EBT, seperti pemasangan panel surya atap.
"Instalasi panel surya atap akan menambah manfaat bagi industri dan komersial karena akan menyediakan listrik dari sumber energi terbarukan, mengurangi emisi serta tagihan listrik mereka," jelas Arifin.
Sebagai informasi, Indonesia menetapkan target 23% EBT pada bauran energi primer di tahun 2025, mengurangi emisi sebesar 29%-41% berdasarkan target Nationally Determined Contribution (NDC) di tahun 2030 dan Net Zero Emission (NZE) di 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional. "Kami sedang mempersiapkan Roadmap NZE sesuai dengan (target) tersebut," pungkas Arifin.
Baca Juga: Kapasitas EBT terus ditambah, begini keekonomian proyek pembangkit EBT
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
