kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45893,43   -4,59   -0.51%
  • EMAS1.333.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Laut Merah Panas, Pengusaha Ekspor Sebut Ada Tambahan Ongkos Logistik 15%


Minggu, 28 Januari 2024 / 17:45 WIB
Laut Merah Panas, Pengusaha Ekspor Sebut Ada Tambahan Ongkos Logistik 15%
ILUSTRASI. Konflik yang terjadi Laut Merah kini membuat tarif logistik pengiriman kapal meningkat. Hal ini berimbas pada kinerja ekspor yang dilakukan pengusaha di Tanah Air.


Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konflik yang terjadi Laut Merah kini membuat tarif logistik pengiriman kapal meningkat. Hal ini berimbas pada kinerja ekspor yang dilakukan pengusaha di Tanah Air.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, konflik di Laut Merah berdampak pada naiknya harga angkut ekspor ke negara-negara tujuan. 

Benny menerangkan, saat ini rute pengiriman barang harus melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan demi menghindari wilayah konflik di Laut Merah. Hal Ini yang membuat ongkos logistik pengiriman atau freight cost jadi naik.

"Pengiriman barang akan menambah waktu minimal 10 hari dan tambahan ongkos sebesar 15%," kata Benny kepada Kontan, Jumat (26/1).

Benny mengungkapkan, biaya pengiriman dengan ukuran kontainer 20 feet melonjak hingga US$ 4.000 dari sebelumnya sekitar US$ 3.250.

Baca Juga: Konflik di Laut Merah Membuat Tarif Logistik Pengiriman Meningkat

Benny menjelaskan, harga jual ke konsumen tentunya akan meningkat seiring dengan adanya kenaikan biaya angkut logistik. Namun, kenaikan harga jual ini tergantung kesepakatan antara pembeli dan penjual.

"Pasti ada kenaikan harga jual karena ada biaya angkut yang bertambah. Tapi ini tergantung hubungan produsen dengan pembeli. Kalau kesepakatannya berdasarkan pembeli yang menanggung (ongkos kirim) berarti dia harus menaikkan harga jualnya," jelasnya.

Adapun, komoditas ekspor yang terganggu kinerjanya antara lain kebutuhan rumah tangga, sepatu, baju, furniture, komponen elektronik serta 67 produk turunan Crude Palm Oil (CPO).

Menurutnya, pemerintah Indonesia saat ini hanya bisa melakukan upaya diplomatik melalui Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). 

"Pemerintah engga bisa apa-apa, hanya bisa melakukan diplomatic effort. Kalau perang berhenti kan Laut Merah sekarang bisa dilewati lagi," kata Benny.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×