/2023/10/03/820990635.jpg "Listrik IWIP dan IMIP Capai 15,9 GW, Waspadai Dampak Jangka Panjang Bagi Ekspor Nikel")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Besarnya kapasitas listrik di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang mencapai 15,9 Gigawatt (GW) dinilai tidak serta-merta memberikan dampak optimal bagi penerimaan negara.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet mengingatkan, manfaat ekonomi bersih dari kawasan industri tersebut berpotensi tergerus jika memperhitungkan berbagai fasilitas insentif serta beban lingkungan yang ditimbulkan.
Pasalnya, karakter industri pengolahan nikel yang padat modal dan padat energi membuat kontribusi terhadap pendapatan negara tidak berbanding lurus dengan besarnya angka ekspor.
"Penerimaan negara juga tidak otomatis sebanding dengan nilai ekspor karena adanya insentif fiskal, impor barang modal, dan repatriasi laba. Jika biaya kesehatan, polusi, dan emisi karbon turut diperhitungkan, manfaat ekonomi bersihnya menjadi lebih kecil daripada nilai ekspor yang terlihat," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (11/10/2026).
Baca Juga: Batas Gaji KPR Subsidi Diusulkan Rp 17 Juta, Apersi Ingatkan Risiko bagi MBR
Menurutnya, maraknya penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive mandiri oleh pelaku industri nikel merupakan pilihan yang rasional demi menjaga ketersediaan pasokan listrik secara stabil selama 24 jam penuh.
Selain karena lokasi smelter yang terisolasi dari jaringan utama milik PLN, pembangunan PLTU mandiri dinilai memberikan kepastian pasokan biaya energi yang relatif lebih murah bagi operasional industri pengolahan.
"PLTU juga dapat dibangun bersamaan dengan smelter, menawarkan biaya listrik yang relatif murah, dan sering didukung pembiayaan terintegrasi. Pilihan ini semakin kuat karena regulasi masih memberikan pengecualian bagi PLTU captive yang terkait proyek strategis nasional," jelasnya.
Kendati demikian, ketergantungan yang sangat tinggi pada penggunaan batubara memicu ancaman serius bagi keberlanjutan ekspor nikel Indonesia di pasar global pada masa mendatang.
Yusuf mengingatkan, produk nikel dengan jejak karbon tinggi berisiko kehilangan akses pasar premium serta berpotensi terkena penalti harga akibat pengetatan standar emisi di berbagai negara tujuan ekspor.
Baca Juga: Kementrans Dorong Agroforestri dan Wisata Bahari untuk Kembangkan Ekonomi Rempang
"Pada saat yang sama, PLTU yang dibangun saat ini memiliki umur operasi puluhan tahun sehingga berisiko menjadi aset terdampar," ungkapnya.
Guna mengantisipasi risiko tersebut, Yusuf mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi regulasi dengan mewajibkan smelter baru menerapkan penggunaan energi terbarukan atau sistem hibrida.
"Skema power wheeling dapat dibuka agar kawasan industri memperoleh listrik hijau melalui jaringan PLN. Ke depan, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari besarnya investasi, ekspor, atau kapasitas listrik," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
