Kadin Klarifikasi Soal Penurunan Ekspor Nikel, Nilai Potensi Bisa Susut US$ 5 Miliar

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan klarifikasi terkait potensi penurunan ekspor produk nikel pada tahun ini.

Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro mengungkapkan bahwa Strategic Response Meeting (SRM) mencatat adanya potensi penurunan nilai, bukan volume ekspor produk nikel.

SRM merupakan forum yang mempertemukan antar anggota Kadin, pengusaha dan asosiasi. SRM Kadin memotret ada nilai ekspor produk nikel yang berpotensi hilang dengan jumlah sekitar US$ 3,5 miliar – US$ 5 miliar.

"Angka US$ 3,5 miliar – US$ 5 miliar dalam dokumen SRM adalah nilai ekspor yang berpotensi hilang, bukan volume dalam juta ton," kata Widiyanto kepada Kontan.co.id, Senin (10/8/2026).

Widiyanto membeberkan lima faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya penurunan nilai ekspor produk nikel. Pertama, adanya selisih (gap) antara kuota produksi bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 dengan kebutuhan industri.

Kebutuhan bahan baku smelter atau fasilitas pengolahan diperkirakan mencapai sekitar 340 juta ton – 350 juta ton bijih nikel. Tetapi, sejauh ini pemerintah hanya memberikan kuota produksi sekitar 260 juta - 270 juta ton.

Faktor kedua yang bisa menyebabkan penurunan nilai ekspor produk nikel adalah kuota produksi tidak konsisten antar perusahaan. Ketiga, kenaikan royalti Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 10% ke 14% – 19%.

Keempat, stok sulfur di fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang menipis, disertai dengan lonjakan harga dari US$ 250 ke US$ 725 per ton.

Kelima, kapasitas produksi yang terpakai (utilisasi) smelter yang hanya mencapai sekitar 60% - 70%. "Dari notulensi SRM Bidang Investasi, momentum harga nikel sedang menguat dan seharusnya jadi katalis hilirisasi," ungkap Widiyanto.

Dia menegaskan bahwa kepastian kuota produksi dalam revisi RKAB 2026 akan menjadi faktor krusial yang memengaruhi prospek kinerja industri nikel pada sisa tahun ini. Kadin pun mengusulkan agar pemerintah memberikan relaksasi kuota produksi bijih nikel dari 260 juta – 270 juta ton menjadi sekitar 300 juta ton, untuk mengurangi gap kebutuhan bahan baku smelter.

Selain itu, Kadin mengusulkan agar siklus RKAB kembali ke periode tiga tahunan. Usulan Kadin lainnya adalah persetujuan bisa segera dilakukan dengan maksimal 30 hari via single-window ESDM.

"Whitelist perusahaan dengan track record proven untuk fast-track," tegas Widiyanto.

Pada kesempatan sebelumnya, Widiyanto mengungkapkan bahwa sejak April 2026, Kadin telah menampung sebanyak 326 usulan dunia usaha terkait dengan kebijakan ekonomi. Dari jumlah tersebut, salah satu yang menjadi sorotan pengusaha adalah kepastian RKAB 2026, termasuk soal jadwal, kuota dan durasinya.

Widiyanto mencontohkan, pemangkasan kuota produksi bijih nikel yang berdampak terhadap volume produksi dan penjualan produk olahan nikel.

"Di SRM Kadin, dunia usaha sudah mengingatkan bahwa kepastian RKAB sebagai prioritas dari SRM itu sudah memproyeksikan lost in action-nya itu 3,5 sampai dengan 5 juta ekspor nikel yang akan hilang. Dari 0,3% sampai 0,5% penurunannya," kata Widianto dalam Agenda Seminar Pertambangan HIPMI pada Kamis (6/8/2026).

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Widiyanto mengklarifikasi bahwa yang dimaksud dalam forum tersebut adalah potensi penurunan nilai ekspor produk nikel dalam miliar dolar Amerika Serikat.

"Iya, bukan 5 juta, tapi 5 miliar. Angka 3,5 – 5 miliar dalam dokumen SRM adalah nilai ekspor yang berpotensi hilang, dalam USD. Bukan volume dalam juta ton, perlu diluruskan," tegas Widiyanto.

Tulisan ini sekaligus mengklarifikasi dua tulisan sebelumnya yang telah termuat di Kontan.co.id, yakni: https://industri.kontan.co.id/news/pengusahaekonom-ungkap-penyebab-ekspor-nikel-potensi-terpangkas-5-juta-ton-pada-2026 dan https://industri.kontan.co.id/news/ekspor-nikel-indonesia-terancam-menciut-hingga-5-juta-ton-pada-2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News