Reporter: Martyasari Rizky | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelemahan nilai tukar rupiah seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan ekspor, tetapi realisasinya ekspor Indonesia hanya mengalami peningkatan yang bisa dibilang kurang signifikan.
Terkait hal tersebut, mampukah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat menjadi solusi untuk mendorong ekspor Indonesia?
Hal itulah yang menjadi pertanyaan saat ini. Untuk sekarang, UKM di Indonesia sudah tercatat 62,9 juta dari berbagai jenis usaha, dan berdasarkan sensus dari Kementerian Koperasi (Kemkop) dan UKM, dari angka 62,9 juta tersebut 98% di antaranya masih usaha mikro atau pengusaha kecil. Maka pertanyaan tersebut kembali dipertanyakan, mampukah UKM mendongkrak ekspor Indonesia?
Asisten Deputi Urusan Industri dan Jasa, Kemkop dan UKM Victoria Simanungkalit mengatakan, pemerintah melalui Kemkop dan UKM akan sangat mendukung dan berusaha agar UKM memiliki daya saing di pasar global.
"Jadi, revisi misi kita adalah bagaimana meningkatkan UKM? Kami sudah memiliki program-program, yang paling utama adalah bagaimana memperluas kewirausahawan agar semua pelaku usaha memiliki jiwa wira usaha yang siap bersaing di pasar global," ujar Victoria saat ditemui, Rabu (7/11).
Berikutnya, pemerintah juga memberikan startup capital untuk mereka-mereka yang sudah memulai pembinaan jiwa wira usaha pemula.
Pemerintah memberikan fasilitas agar mereka dapat menjalankan bisnis secara benar, baik, dan terus berkembang. Serta, kami juga melakukan pembinaan terhadap produksi dan pemasaran UKM.
"Dan kami akan lakukan standarisasi supaya mereka dapat naik kelas dan produknya memiliki daya saing, kami juga melakukan peningkatan sertifikasi, serta pendampingan untuk melakukan promosi agar mereka dapat memasuki pasar, pasar lokal, nasional, sampai dengan global," ujarnya kembali.
Victoria menambahkan, pemerintah juga akan memberikan akses permodalan, dan menurunkan tingkat suku bunga KUR, yang sebelumnya double digit sekarang sudah menjadi single digit.
Pemerintah juga mendorong Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) agar UKM bisa memproses dana permodalan apabila mereka dari sisi pendanaan masih belum memadai, tetapi dengan catatan, bisnis yang mereka tawarkan sudah layak dan memiliki kriteria daya saing yang kuat.
Kemenkop dan UKM melihat ada tiga poin utama yang terkait dengan UKM untuk bantu dalam mendongkrak ekspor Indonesia yaitu dengan, mendorong produk-produk yang memang memiliki potensi pasar ekspor yang tinggi.
Untuk potensi ekspor Indonesia sendiri ialah banyak di kriya, makanan dan minuman, dan fashion. Tetapi, jika dilihat pada faktanya masih banyak komponen bahan pembantu yang masih impor.
"Misalnya pada fashion, bahannya dari batik tapi tekstil nya masih impor, atau tas kulit yang resletingnya masih impor, dan atau juga produk potensi ekspor Indonesia lainnya," ucap Victoria.
Dari hal tersebut, karena UKM memiliki keterbatasan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu, pemerintah harus jeli mencari pasar sasaran baru atau tidak lagi terpaku kepada pasar-pasar tradisional, lalu pemerintah juga perlu mengoptimalkan kecerdasan pasar (Market Intelligence), serta adanya pendamping supaya UKM tersebut dapat terbantu untuk masuk ke dalam market place.
Upaya pemerintah untuk mendorong agar marketplace yang beroperasi di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, dan marketplace lainnya bisa memasukkan hasil produk UKM Indonesia, pemerintah perlu memberikan sentuhan digital.
