/2026/06/29/374669300.jpg "Mandatori E5 Terancam Defisit, Indonesia Diproyeksi Impor 1,5 Juta KL Bioetanol")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana pemerintah memberlakukan mandatori pencampuran bioetanol sebesar 5% (E5) pada bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin non-subsidi di seluruh wilayah Pulau Jawa mulai paruh kedua 2026 diperkirakan akan menghadapi tantangan besar dari sisi ketersediaan pasokan domestik.
Kapasitas produksi bioetanol nasional yang masih terbatas dinilai belum mampu memenuhi lonjakan kebutuhan akibat implementasi kebijakan tersebut. Kondisi ini membuka peluang impor bioetanol sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga kelancaran distribusi BBM berbaur bioetanol sekaligus memastikan program transisi energi tetap berjalan sesuai target pemerintah.
Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo, mengatakan keberhasilan implementasi mandatori E5 sangat bergantung pada kesiapan pasokan. Tanpa perencanaan yang matang, kebijakan tersebut berpotensi menghadapi kendala sejak tahap awal pelaksanaan.
Menurut Hadi, hasil simulasi menunjukkan kebutuhan bioetanol nasional akan meningkat signifikan setelah kebijakan E5 diberlakukan. Sementara itu, kemampuan produksi industri dalam negeri masih jauh dari kebutuhan tersebut.
Baca Juga: GMFI Bidik Pendapatan US$ 50 Juta dari Bisnis Aviasi Pertahanan pada 2026
"Sesuai simulasi sebelumnya, bahwa jika mandatory 5%, artinya butuh 2 juta KL/tahun. Kapasitas produksi domestik, 0,5 juta KL/tahun. Artinya dalam jangka pendek kekurangannya harus impor," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (1/7/2026).
Perhitungan tersebut menunjukkan adanya potensi defisit pasokan sekitar 1,5 juta kiloliter (KL) per tahun. Dengan Pulau Jawa sebagai wilayah dengan konsumsi BBM terbesar di Indonesia, kebutuhan bioetanol untuk mendukung program E5 diperkirakan mencapai sekitar 70% dari total kebutuhan nasional.
"Jika E5 mandatory, kebutuhannya sekitar 70% x 2 juta KL/tahun atau setara dengan 1,4 juta KL/tahun," terangnya.
Meski implementasi awal masih harus bergantung pada pasokan impor, Hadi menilai kebijakan mandatori E5 tetap memiliki nilai strategis dalam mendorong pengembangan industri bioetanol nasional. Kepastian permintaan dari pemerintah dinilai dapat menjadi sinyal positif bagi investor untuk memperluas kapasitas produksi dan membangun ekosistem bioetanol di dalam negeri.
"Dalam jangka pendek tentu tidak bisa menggerakkan industri bioetanol. Namun dalam jangka menengah dan panjang, ini langkah strategis untuk membangkitkan industri bioetanol nasional," ungkapnya.
Ia menjelaskan, membangun industri bioetanol tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pabrik, tetapi juga mencakup penguatan rantai pasok dari sektor hulu hingga hilir. Pengembangan bahan baku, infrastruktur logistik, hingga kepastian pasar membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Karena itu, pemerintah perlu mempercepat pengembangan sektor agroindustri sebagai penyedia bahan baku bioetanol agar ketergantungan terhadap impor tidak berlangsung dalam jangka panjang.
Baca Juga: Resmi! Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli Jadi Pemungut PPh Pedagang Online
"Membangun ekosistem bioethanol dari hulu ke hilir itu butuh waktu. Industri biodiesel butuh waktu sekitar 20 tahun lebih. Dengan pengalaman biodiesel sawit, diharuskan learning curve lebih pendek," tuturnya.
Menurut Hadi, pengalaman pengembangan program biodiesel berbasis minyak sawit dapat menjadi pelajaran penting dalam membangun industri bioetanol. Dengan dukungan regulasi yang konsisten dan kebijakan yang terintegrasi, proses pengembangan industri diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan perjalanan biodiesel yang memerlukan waktu lebih dari dua dekade.
Di tengah keterbatasan produksi domestik dan semakin dekatnya jadwal penerapan mandatori E5, Hadi menilai opsi pemerintah untuk memenuhi kekurangan pasokan pada tahap awal sangat terbatas. Untuk menjaga keberlangsungan distribusi BBM berbaur bioetanol, impor menjadi solusi yang paling realistis dalam jangka pendek.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan hingga kapasitas produksi nasional mampu mengejar kebutuhan pasar seiring berkembangnya investasi di sektor bioetanol.
"Solusinya dengan impor," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
