kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Masih pandemi, masyarakat masih membutuhkan bantuan kuota data dari pemerintah


Minggu, 07 Februari 2021 / 22:43 WIB
Masih pandemi, masyarakat masih membutuhkan bantuan kuota data dari pemerintah
ILUSTRASI. Bantuan Kuota Data dari Kemendikbud: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat memaparkan program bantuan kuota data internet dari Kemendikbud RI untuk kenyamanan belajar jarak jauh di Jakarta, Jumat (25/9).


Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana memberikan bantuan kuota internet gratis di tahun 2021 guna mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di saat masa pandemi Covid-19.

Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Muhammad Ridwan Effendi menilai, bantuan kuota internet gratis tahun 2020 lalu sangat membantu dan bermanfaat. Baik itu untuk siswa didik, guru, maupun orang tua peserta didik. 

Apalagi di saat pemerintah masih belum mampu menekan pandemi Covid-19 sehingga pengajaran secara luring masih sulit untuk dilakukan."Jika siswa atau guru setiap hari harus membeli kuota internet, tentu akan menambah beban mereka. Terlebih lagi banyak orang tua siswa yang terdampak masalah pekerjaannya akibat pandemi," terang Ridwan, dalam keterangan tertulis, Ahad (7/2). 

Berdasarkan pengalaman Ridwan, dalam memberikan kuliah secara daring dengan layanan video streaming dengan durasi 1 jam, setidaknya membutuhkan kuota internet 2 GB. Jika mahasiswa mengambil 18 SKS, berarti dibutuhkan minimal 9 GB per minggu atau sebulan 36 GB. Jika rata-rata  per GB paket operator menjual data  minimal Rp 5.000, maka setidaknya setiap siswa atau dosen mengeluarkan anggaran membeli paket data Rp 180.000. .

Ridwan menepis anggapan beberapa pihak yang mengatakan kuota gratis yang diberikan pemerintah kepada siswa serta guru tidak bermanfaat dan mubazir. “Dari diskusi saya dengan siswa dan dosen, kuota khusus belajar yang diberikan pemerintah habis dipergunakan untuk Zoom dan mengakses aplikasi lainn yang sudah masuk whitelist khusus belajar," terang Ridwan.

Agar menjamin kualitas serta kesinambungan layanan industri telekomunikasi nasional, Ridwan mengharapkan harga jual dari kuota gratis Kemendikbud ini lebih kompetitif dari harga umum. Namun tidak sampai di bawah harga pokok produksi yang dimiliki oleh operator. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×