Menakar Potensi & Kesiapan Pengusaha Substitusi LPG ke CNG, Harga Bisa Lebih Murah?

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Salah satunya dengan mengkaji pemanfaatan gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan gambaran bahwa konsumsi LPG nasional saat ini mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, produksi dalam negeri hanya mencapai 1,6 juta - 1,7 juta ton. Artinya, impor tahunan LPG mencapai sekitar 7 juta ton.

Bahlil menyatakan bahwa pemerintah ingin mengoptimalisasi penggunaan gas domestik untuk mengurangi ketergantungan impor. Adapun, bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri dalam negeri, yakni dari gas cair C1 dan C2 yang kemudian dipadatkan (compress) hingga mencapai tekanan tertentu.

Saat ini Kementerian ESDM mencatat ada 57 Badan Usaha Niaga yang bergerak di bidang CNG.

"Sekarang masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi. Ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi bisa kita lakukan," kata Bahlil usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin (27/4/2026).

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquid & Compressed Naturan Gas Indonesia (APLCNGI) Dian Kuncoro menyampaikan bahwa pelaku usaha menyambut baik rencana tersebut. Menurut Dian, CNG bisa menjadi alternatif yang paling kompetitif dan realistis sebagai substitusi LPG.

Dia menggambarkan, saat ini volume produksi dan konsumsi CNG nasional berada pada kisaran 40 - 50 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD). Jika dikonversi secara tahunan, total pemanfaatan CNG nasional mencapai sekitar 14.600 - 18.250 BBTU per tahun.

Pemasaran CNG saat ini lebih banyak berfokus pada segmen "non-pipeline", yaitu konsumen yang membutuhkan gas bumi tetapi lokasinya belum terjangkau oleh jaringan pipa distribusi gas permanen.

Segmen pasarnya menyasar sektor industri, komersial (restoran, caffe, laundry), transportasi hingga rumah tangga dengan model klasterisasi pipa gas.

"Penyebaran penggunaan CNG sangat bergantung pada keberadaan pipa gas utama sebagai sumber mother station dan konsentrasi kawasan industri. Saat ini, penggunaan CNG masih terpusat di Pulau Jawa dan sebagian kecil Sumatra," ungkap Dian saat dihubungi oleh Kontan.co.id, Selasa (28/4/2026).

Soal harga, Dian menggambarkan, rata-rata harga jual CNG untuk segmen industri mencapai sekitar Rp 8.000 - Rp 10.000 per meter kubik (m³).

Sedangkan untuk segmen komersial sekitar Rp 11.000 - Rp 15.000 per m³. Rentang harga CNG tergantung dari volume dan jarak. Sementara harga CNG untuk transportasi dibanderol sebesar Rp 4.500 per liter setara pertalite (lsp).

Dengan asumsi harga tersebut, rata-rata harga CNG bisa lebih murah sekitar 10% - 30% dibandingkan LPG. Hanya saja, pengembangan CNG masih terkendala kesenjangan infrastruktur pipa gas, jumlah mother station, serta infrastruktur penyaluran.

Infrastruktur, Regulasi dan Keekonomian

Di samping untuk keperluan segmen industri, komersial dan transportasi, CNG juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dian menilai untuk segmen rumah tangga, CNG lebih rasional didistribusikan melalui jaringan pipa gas (jargas).

"Jika tidak ada pipa, CNG tetap bisa menjadi solusi "antara", namun kendala berat tabung dan biaya logistik akan menjadi hambatan utama dalam persaingan harga dengan LPG," ujar Dian.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira menyoroti soal tantangan harga dan keekonomian. Pasalnya, saat ini LPG masih mendapatkan subsidi sehingga harga di pasar lebih kompetitif dibandingkan dengan energi berbasis gas lain seperti CNG dan Liquefied Natural Gas (LNG).

Di sisi lain, Anggawira menekankan perlunya reformasi perizinan. Selain itu, Aspebindo mendorong penerapan multi-tier licensing agar lebih banyak pelaku usaha yang dapat terlibat dengan skema tier 1 untuk aggregator, tier 2 sebagai distributor dan tier 3 sebagai operator lokal.

“Kalau tidak ada intervensi kebijakan, substitusi tidak akan terjadi secara natural oleh pasar. Ini realitas yang harus kita hadapi. Perlu juga membuka ruang bagi swasta. Kalau terlalu rigid, ekosistem tidak akan tumbuh,” kata Anggawira.

Menurut Anggawira, perluasan pemanfaatan CNG maupun LNG untuk substitusi LPG adalah langkah yang realistis, tapi masih segmentatif. Penggunaan CNG akan cocok untuk segmen pasar transportasi, Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta kawasan yang dekat dengan jaringan pipa.

"Aspebindo melihat substitusi LPG dengan CNG dan LNG memungkinkan, bahkan sudah mulai berjalan di lapangan. Namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah dalam memberikan insentif, membuka fleksibilitas pasokan, dan mereformasi perizinan," tegas Anggawira.

Keterlibatan Badan Usaha

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) menyatakan siap untuk mendukung kajian Pemerintah dalam merumuskan model implementasi CNG yang tepat sasaran, ekonomis, dan berkelanjutan. Termasuk sinkronisasi dengan kebijakan harga, infrastruktur, serta tata niaga.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menjelaskan saat ini bisnis CNG merupakan bagian dari portofolio produk beyond pipeline PGN yang dijalankan oleh anak perusahaan PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) sejak tahun 2012.

Gagas telah menyalurkan CNG dengan volume sekitar 15 BBTUD atau setara 123.000 metric ton LPG per tahun.

CNG menjangkau sejumlah wilayah seperti Surabaya, Banten, Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Lampung, Bandung, Batam, Semarang, Yogyakarta, Sidoarjo dan Medan dengan perluasan bertahap sesuai potensi pasar. Saat ini, PGN memiliki infrastruktur CNG berupa 14 mother station atau Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG) dan empat Mobile Refuelling Unit (MRU).

"Dari sisi harga, CNG memiliki potensi kompetitif. Namun implementasinya tetap perlu dilihat secara komprehensif mempertimbangkan kebijakan subsidi, distribusi, dan segmentasi pasar yang ditetapkan Pemerintah," kata Fajriyah kepada Kontan.co.id, Selasa (28/4/2026).

Pengusaha swasta pun tak mau ketinggalan untuk berpartisipasi dalam optimalisasi CNG.

Direktur Utama PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) Andika Purwonugroho menyatakan bahwa dari sisi harga, CNG menawarkan nilai yang cukup kompetitif dibandingkan dengan LPG. Apalagi jika dilihat dalam konteks penggunaan jangka menengah hingga panjang.

Selain itu, pemanfaatan CNG memberikan nilai tambah dari sisi keberlanjutan, karena menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan LPG. Menurut Andika, hal ini menjadi pertimbangan penting bagi pelaku usaha yang mulai mengedepankan aspek efisiensi sekaligus kepatuhan terhadap standar lingkungan.

Saat ini, CGAS melayani segmen pelanggan yang cukup beragam. Mulai dari industri skala besar hingga sektor ritel yang lebih kecil, termasuk segmen hotel, restoran, dan kafe. CGAS mengoperasikan jaringan CNG Station (CNGS) yang tersebar di beberapa titik utama. Antara lain Palembang, Cikarang, Majalengka, Grobogan, Sidoarjo, dan Gresik.

Ke depan, CGAS telah menyiapkan rencana pengembangan jaringan distribusi yang difokuskan pada wilayah Jawa bagian selatan. Terutama pada kota-kota sekunder yang memiliki potensi permintaan gas alam yang signifikan namun belum terjangkau oleh jaringan pipa.

"CGAS berada dalam posisi yang siap untuk berkontribusi aktif. Ke depan, kami optimistis CGAS dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas pemanfaatan CNG," tandas Andika.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News