Reporter: Elisabeth Adventa | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - Pemerintah terus berupaya mencari solusi bagi permasalahan transportasi. Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menyampaikan, Transit Oriented Development (TOD), bisa jadi salah satu solusi bagi masalah transportasi.
TOD merupakan konsep tata ruang yang menyinergikan titik-titik transportasi massal dengan pembangunan properti di sekitarnya. Konsep ini memberikan ruang pendapatan dan meningkatkan visibilitas dari proyek-proyek transportasi seperti MRT dan LRT, dan mobilitas warga bisa efisien.
Menurut Menhub, konsep TOD bisa memberikan penyelesaian masalah teknis dan finansial sekaligus.
"Masyarakat Jakarta dapat menikmatinya dalam 3-5 tahun mendatang. Ada suatu intensitas tertentu yang membuat masyarakat tidak terlalu banyak dalam berlalu-lintas," tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/8).
Budi menambahkan, dalam pengembangannya, TOD harus melibatkan berbagai pihak yang ahli dalam bidangnya karena keterbatasan kompetensi dan keahlian. "Karena keterbatasan kompetensi, keterbatasan keahlian, saya minta kepada MRT dan LRT memberi kesempatan kepada pihak yang lebih kompeten untuk mengelola TOD," kata Budi.
Dana yang dimiliki pemerintah juga tidak terlalu banyak untuk membangun suatu konektivitas massal. Oleh karena itu, kerjasama pemerintah swasta bisa menjadi alternatif solusinya. Budi menuturkan, pihak pemerintah ingin membagi proyek MRT/ LRT dengan swasta, agar proyek tersebut jadi lebih terlihat.
"Kita ingin undang swasta dalam negeri dan luar negeri, sehingga dana pemerintah dapat kita sebar ke kota-kota lain di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kita bisa membuat transfomasi transportasi itu menjadi lebih baik," jelas Budi.
Ia mengakui pengembagan TOD yang dilakukan saat ini agak terlambat. Sehingga, banyak fungsi TOD yang belum dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, aktualisasinya harus dilakukan dengan baik.
"Misalnya, daerah palmerah yang penuh potensi seperti bisnis dan pengurangan pergerakan manusia, kita tidak melakukan apa-apa di sana. DKI harus kerja keras memberikan insentif yang kepada pengembang sehingga mereka mampu mengembangkan daerah TOD menjadi suatu daerah yang bisa memangkas pergerakan masyarakat dari daerah agar bisa tinggal di pusat kota," tandas Budi.
Untuk pengembang TOD, lebih lanjut, Menhub berpesan harus ada subsidi silang bagi kalangan menengah bawah, melihat pengguna commuter line kebanyakan dari masyarakat tersebut. Konsep law enforcement bisa diterapkan untuk TOD, seperti tidak boleh dijual lagi dan harus melihat siapa yang membeli, sehingga tidak terjadi pergeseran fungsi kepemilikan.
"Ada persentase tertentu untuk menengah ke bawah. Tetapi harus juga ada untuk yang komersial agar mereka ada keuntungan. Kalau kita suruh mereka untuk menengah bawah semua, mereka tidak bisa terima. Tapi memang harus ada," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
