Reporter: Muhammad Julian | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana peluncuran dokumen investasi dan kebijakan komprehensif atau comprehensive investment and policy plan (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP) menjadi sorotan publik belakangan. Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung pada 16 Agustus 2023 kemudian ditunda ke akhir tahun 2023.
Alasan pemerintah, dokumen CIPP JETP hendak dikonsultasikan kepada publik terlebih dahulu serta dihitung ulang perencanaannya sebelum diluncurkan.
“Dua hal itu yang perlu waktu agar dokumennya semakin lengkap dan workable,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana saat dihubungi Kontan.co.id (16/8).
Kendati demikian, penundaan ini memantik berbagai dugaan. Peneliti Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP), Akmaluddin Rachim, menduga bahwa penundaan peluncuran CIPP JETP disebabkan oleh belum rampungnya aspek substansi dan mekanisme pembiayaan.
Baca Juga: Peluncuran Mundur, Perencanaan JETP Diminta Lebih Transparan dan Partisipatif
“Terjadinya penundaan peluncuran CIPP JETP pada 16 Agustus kemarin menunjukkan bahwa ada hal yang belum selesai dari segi proses maupun substansi pengaturan dan mekanisme pembiayaan dalam dokumen CIPP tersebut,” ujar Akmaluddin kepada Kontan.co.id (17/8).
Ekonom dan Direktur CELIOS, Bhima Yudhistira, menduga bahwa penundaan peluncuran dokumen CIPP JETP lebih disebabkan oleh beberapa hal yang belum disepakati oleh negara donor, pemerintah, dan bank yang terlibat.
“Kemudian juga soal komitmen pendanaan yang tersedia belum bisa dipastikan berapa besarnya dan pada program apa. Alasan itu sepertinya lebih masuk akal,” tambah Bhima saat dihubungi Kontan.co.id (17/8).
Dalam sebuah diskusi media seputar tantangan dan peluang JETP yang berlangsung Selasa (22/8), Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Novia Xu, mengatakan bahwa Indonesia dan negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) boleh jadi memiliki prioritas yang berbeda dalam agenda JETP.
Ia mencontohkan, Indonesia bisa saja misalnya memiliki prioritas untuk memberi porsi lebih besar pada pengembangan energi terbarukan berbahan dasar atau baseload dengan alasan demi ketahanan energi,
“Sementara mereka maunya full untuk energi transisi adalah untuk mendukung energi terbarukan (variabel/intermiten), (seperti) surya ataupun angin,” ujarnya dalam diskusi, Selasa (22/8).
Baca Juga: Rilis Proyek Pensiun Dini PLTU Batubara JETP Molor Hingga Akhir 2023, Ini Alasannya
Contoh perbedaan prioritas semacam ini, menurut Direktur Eksekutif CSIS Indonesia, Yose Rizal Damuri, bisa saja menjadi faktor di balik penundaan peluncuran CIPP JETP.
“Ini cuma tebakan saya aja, kenapa misalnya CIPP ini batal diumumkan pada tanggal 16 Agustus kemarin, mungkin karena masalah itu, tidak adanya interest yang sama antara IPG ini dengan pemerintah Indonesia sebagai pelaksananya,” tuturnya.
Seperti diketahui, komitmen pendanaan JETP diluncurkan pada November 2022 lalu di Konferensi TIngkat Tinggi (KTT) G20 Bali. Dalam JETP, RI bersama dengan International Partners Group (IPG) yang melibatkan Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Britania Raya, bersepakat untuk menjalankan kerja sama pendanaan untuk proses dekarbonisasi sektor energi Indonesia.
Mereka berjanji untuk mengumpulkan dana US$ 20 Miliar dari berbagai sumber dalam periode 3-5 tahun. Sebanyak US$ 160 juta atau Rp 2,4 triliun di antaranya merupakan dana hibah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
