Menimbang harga listrik pembangkit energi baru terbarukan (EBT)

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 23% di 2025 mendatang. Realisasi per Juni 2021 pun baru mencapai 11,31%. Pengembangan pembangkit EBT pun dinilai masih menemui kendala pada harga listrik.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Dadan Kusdiana mengungkapkan upaya menciptakan harga listrik EBT yang lebih menarik terus dilakukan. Contohnya harga listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dinilai dapat semakin ditekan.

"Sekarang PLTS sudah semakin menarik, hasil market sounding PLN untuk PLTS terapung sudah US$ 3,7 sen per kWh. Ada juga PLTA yang Power Purchase Agreement (PPA) di angka US$ 5 sen - US$ 6 sen per kWh," terang Dadan kepada Kontan.co.id, Jumat (30/7).

Dadan mengungkapkan untuk harga listrik Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) berpotensi diturunkan dengan pengeboran eksplorasi pemerintah. Opsi lain yang dimungkinkan yakni dengan mekanisme pendanaan di tahapan yang risikonya masih tinggi.

Baca Juga: Makin dilirik, panas bumi berpotensi jadi backbone energi nasional

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan penghitungan harga listrik dari pembangkit biasanya dihitung dengan Levelized Cost of Electricity (LCOE).

"LCOE ini perhitungannya berdasarkan parameter capex, opex, capacity factor, dan biaya pendanaan (financing cost)," jelas Fabby kepada Kontan.co.id, Jumat (30/7).

Fabby melanjutkan, dalam kajian IESR pada 2019 lalu besaran harga listrik dari pembangkit EBT adalah sebagai berikut, untuk PLTS ground mounted tarif sebesar US$ 5 sen sampai US$ 7 sen per kWh, PLTB onshore sebesar US$ 7 sen sampai US$ 12 sen per KWh, PLBiomassa dengan harga listrik US$ 8 sen sampai US$ 13 sen per KWh.

Besaran untuk PLBiomassa ini pun juga bergantung pada harga feedstock.