Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta perbaikan menyeluruh untuk pasokan batubara dalam negeri.
Luhut meminta Tim Lintas Kementerian/Lembaga (K/L) yang berisi Kemenko Marves, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, dan PLN untuk segera menyiapkan solusi jangka menengah untuk penyelesaian pasokan batubara ke dalam negeri atawa Domestic Market Obligation (DMO) untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).
"Untuk solusi jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan HOP PLTU PLN dan IPP pada bulan Januari, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan intervensi untuk memenuhi alokasi pasokan dan ketersediaan transportasi untuk mencapai HOP minimal 15 hari dan HOP minimal 20 hari untuk PLTU yang kritis," jelas Luhut dalam keterangan resmi, Senin (10/1).
Luhut melanjutkan, dalam rapat koordinasi hari ini, PLN menyampaikan beberapa perkembangan antara lain dalam memenuhi kebutuhan HOP (Hari Operasi) PLTU PLN dan IPP pada bulan Januari 2022, sesuai dengan arahan Menteri ESDM (akhir bulan minimal 15 HOP dan untuk daerah yang jauh dan kritis di atas 20 HOP), diperlukan pasokan batubara sebesar 16,2 juta MT.
Baca Juga: Luhut: Stok Batubara untuk Pembangkit Mulai Meningkat
Adapun, untuk kekurangan pasokan sebesar 2,1 juta MT yang kemarin dilaporkan, sudah terpenuhi dari tambahan penugasan Dirjen Minerba pada tanggal 9 Januari 2022 dan akan diselesaikan perikatannya paling lambat 11 Januari 2022.
Selain itu, total kebutuhan armada untuk mengangkut batubara untuk pemenuhan target HOP di akhir bulan Januari 2022 sebanyak 130 vessel shipment dan 771 tongkang shipment. Dari kekurangan armada sejumlah 18 vessel dan 211 tongkang, telah terpenuhi sejumlah 11 vessel dan 187 tongkang.
"Sisanya masih dalam proses nominasi dan seluruhnya digaransi ketersediaannya oleh INSA, sesuai waktu & lokasi yang telah ditentukan PLN," ungkap manajemen PLN dalam laporannya.
Lebih lanjut, dalam laporan PLN itu juga dijelaskan bahwa dengan terpenuhinya tambahan pasokan batubara dan armada angkut, maka langkah-langkah intervensi akan memberikan koreksi positif terhadap HOP yang semula dalam kondisi krisis menjadi minimal 15 HOP dan untuk daerah yang jauh dan kritis di atas 20 HOP.
Selanjutnya, dari hasil operasi lapangan tim Minerba bersama tim PLN mengenai kargo batubara tujuan ekspor di Kalsel dan Kaltim, beberapa sudah berhasil ditindaklanjuti.
Baca Juga: Pak Erik Thohir! Menko Marves Luhut Minta PLN Batubara Segera Bubar
Sejumlah 62.500 MT kargo batubara yang diperuntukkan ekspor, atas dukungan semua pihak termasuk Dirjen Hubla, berhasil dialihkan ke tujuan domestik dan segera mengarah ke PLTU Paiton 9.
Sementara itu, berdasarkan laporan dari PLN serta masukan dari berbagai K/L, Menko Luhut memberikan beberapa arahan antara lain, kontrak suplai batubara ke PLN agar menggunakan term CIF (Cost, Insurance, Freight).
Dengan demikian, pengaturan logistik dan pengiriman menjadi tanggung jawab supplier batubara. Sehingga PLN bisa fokus kepada core business untuk menyediakan listrik yang handal.
Kemudian, PLN diarahkan untuk membeli batubara dari perusahaan tambang batubara yang memiliki kredibilitas dan komitmen pemenuhan yang baik. Jangan lagi membeli dari trader yang tidak memiliki tambang. Serta menggunakan kontrak jangka panjang untuk kepastian suplai.
"PLN juga harus meningkatkan kemampuan bongkar batubara di masing-masing PLTU," sambung Luhut.
Luhut menambahkan, per hari ini (10/1), dengan mempertimbangkan kondisi suplai PLN yang sudah jauh lebih baik, maka untuk 14 kapal yang sudah memiliki muatan penuh batubara, dan sudah dibayar oleh pihak pembeli, agar segera di release untuk bisa ekspor.
Jumlah kapal ini harus diverifikasi oleh Ditjen Minerba dan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla). Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga perlu melakukan pengawasan supaya jangan sampai ada kapal yang keluar diluar list yang sudah diverifikasi oleh Ditjen Minerba dan Hubla.
Kemudian, untuk tongkang-tongkang yang memuat batubara untuk ekspor, tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan PLTU-PLTU yang masih membutuhkan suplai. Jadi belum diperbolehkan untuk melakukan ekspor.
Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi kembali untuk pembukaan ekspor pada hari Rabu (12/1). Ada beberapa hal yang perlu dipelajari oleh tim lintas K/L (Kemendag, Kemenko Marves, Kemen ESDM, dan PLN) untuk diputuskan sebelum ekspor dibuka sebagai berikut:
- Bagaimana mekanisme ekspor ini akan dibuka terkait pemenuhan DMO?
- Bagaimana ekspor untuk perusahaan batubara yang tidak memiliki kontrak dengan PLN atau yang spesifikasi batubaranya tidak dibutuhkan PLN?
Sehingga pada hari Rabu, jika pembukaan ekspor diputuskan, tetap akan dilakukan secara gradual.
Baca Juga: Setelah Rapat Maraton, Akhirnya Ekspor Batubara Kembali Dibuka Malam ini
Adapun, 14 hari sejak ekspor dibuka, seluruh kontrak batubara untuk PLN (termasuk IPP) di tahun 2022 sudah bisa dipastikan beserta dengan alokasi per bulan untuk masing-masing supplier batubara dan alokasi ke PLTU-nya. Pemenuhan atas DMO ini agar dievaluasi setiap bulan oleh Kementerian ESDM.
Terkait solusi jangka menengah, Menko Luhut meminta ada tim lintas K/L yang menyiapkan solusi BLU untuk pungutan batubara. Menko Luhut meminta dalam waktu 7 hari sudah dipaparkan.
Menko Luhut juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, K/L, PLN, INSA, APBI, dan Kadin yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini.
Dia juga meminta kepada BPKP untuk dapat menyelesaikan proses audit yang dilakukan agar perbaikan-perbaikan yang sifatnya permanen bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah serupa di masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
