Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan pasokan dan cadangan Liquefied Petroleum Gas (LPG) berada pada posisi yang aman.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kapasitas cadangan LPG sudah berada di atas 10 hari, dan pasokan impor akan segera berlabuh.
"Menyangkut LPG, saya menyampaikan bahwa masa sulit sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk," ungkap Bahlil kepada media pada Rabu (8/4/2026).
Baca Juga: Pertamina Jamin Pasokan BBM dan LPG Tetap Aman di Tengah Gejolak Global
Bahlil menyatakan kapal LPG yang dimaksud bukan berasal dari impor yang melewati Selat Hormuz. Sebab, Indonesia telah mengambil pasokan impor LPG dari beberapa negara di luar Timur Tengah seperti Australia, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.
Pada kesempatan yang lain, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengungkapkan lonjakan kebutuhan LPG pada awal tahun 2026. Kebutuhan LPG pada tahun lalu tercatat sebesar 25.000 Metrik Ton (MT) per hari. Sedangkan kebutuhan LPG sampai dengan Februari 2026 naik sekitar 1.000 MT menjadi 26.000 MT per hari.
Sejalan dengan kebutuhan yang bertambah, porsi impor LPG pun naik dari 80,58% pada tahun 2025 menjadi 83,97% dari kebutuhan LPG per Februari 2026. Impor LPG Indonesia dominan berasal dari Amerika Serikat dengan porsi 68,91% dari total impor hingga 1 April 2026.
Indonesia juga mengimpor LPG dari Uni Emirat Arab sebanyak 11,83%, Arab Saudi (7,36%), Qatar (5,21%), Australia (3,91%), Kuwait (2,61%) dan China (0,17%). "Produksi dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor LPG tetap mendominasi pasokan nasional," ungkap Rizwi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR-RI, Rabu (8/4/2026).
Di tengah situasi gejolak geopolitik di Timur Tengah, Kementerian ESDM pun telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi pasokan energi. Khusus untuk LPG, pemerintah mendorong pengaturan konsumsi secara wajar dan bijak, sembari melakukan optimalisasi kilang-kilang dalam negeri.
Rizwi mencontohkan optimalisasi kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Meski punya harga yang lebih tinggi, tapi RDMP Balikpapan mengurangi produksi propylene, karena penggunaan bahan baku naphta digeser untuk memperkaya produksi LPG.
Selain itu, pemerintah juga sedang memburu sumber-sumber LPG dari impor. Di tengah gejolak di Timur Tengah, pemerintah mencari alternatif pasokan dari negara-negara yang tidak terganggu dengan pembatasan di Selat Hormuz seperti dari Asia Tenggara.
"Untuk situasi saat ini dengan adanya kendala di Selat Hormuz, maka negara-negara lain selain Timur Tengah menjadi alternatif paling dominan untuk diupayakan importasi LPG-nya di tahun 2026," ujar Rizwi.
Baca Juga: Gejolak di Timur Tengah, Bahlil: Pasokan LPG Dialihkan ke Amerika Hingga Australia
Secara bersamaan, Kementerian ESDM juga mendorong agar produksi LPG dalam negeri yang selama ini dijual ke industri dapat dialihkan untuk keperluan LPG 3 Kg yang dibutuhkan masyarakat. Ditjen Migas menginstruksikan kepada kilang LPG swasta untuk menawarkan pertama kali kepada Pertamina Patra Niaga.
"Kami menginstruksikan kepada kilang LPG swasta agar memprioritaskan penawaran pertama kepada Pertamina Patra Niaga, yang LPG-nya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat," kata Rizwi.
Dengan berbagai upaya mitigasi tersebut, Rizki menegaskan bahwa pasokan LPG maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini dalam kondisi aman. "Semua upaya ini diharapkan dapat memastikan pasokan energi tetap terjaga meski di tengah gejolak politik global," imbuh Rizwi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













