Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat Energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, berharap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru dilantik, Bahlil Lahadalia, untuk berpihak pada kepentingan rakyat.
Salah satunya dengan tidak mengesahkan skema power wheeling yang disisipkan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET).
"Menteri ESDM kita harapkan menolak penerapan skema power wheeling yang disisipkan dalam RUU Energi Baru dan Terbarukan," ujarnya seperti dikutip, Senin (26/8).
Baca Juga: Jelang Idul Fitri, Menteri ESDM Pastikan Pasokan BBM dan Listrik Dalam Kondisi Aman
Menurutnya, skema power wheeling berpotensi meningkatkan tarif listrik yang tidak lagi terjangkau oleh masyarakat.
Selain itu, negara berpotensi dirugikan karena jaringan transmisi listrik yang dibiayai oleh negara juga digunakan oleh pihak swasta.
Ia menegaskan bahwa sistem ketenagalistrikan harus sepenuhnya dikuasai oleh negara dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.
"Negara harus berperan aktif dalam mengendalikan sistem ketenagalistrikan. Jangan sampai hanya dinikmati oleh segelintir investor. Kita tidak boleh diam saja terhadap hal ini," tegasnya.
Oleh karena itu, ia meminta agar sisa masa pemerintahan dan DPR digunakan untuk mengawasi jalannya pembahasan RUU EBET, terutama terkait dengan penguatan kembali skema power wheeling.
Baca Juga: Menteri ESDM Pastikan Pasokan BBM dan Listrik Aman Jelang Idul Fitri
"Sidang DPR efektif hanya tersisa satu bulan lagi. Komisi VII DPR dan masyarakat harus bersatu untuk mengawal jalannya pembahasan RUU EBET yang masih mencantumkan skema power wheeling dalam drafnya," jelasnya.
Dalam konsep power wheeling, jaringan listrik milik negara digunakan bersama oleh swasta yang dapat memproduksi dan menjual listrik langsung kepada masyarakat. "Hal ini berisiko meningkatkan biaya operasional ketenagalistrikan sehingga berpotensi menaikkan tarif listrik," paparnya.
Ia menegaskan bahwa banyak kepentingan negara dan masyarakat yang harus lebih diutamakan daripada sekadar mengimplementasikan skema power wheeling.
Selanjutnya: Sudah ada di UU HPP, Pengamat Harap Pajak Karbon Segera Direalisasikan
Menarik Dibaca: Anak Terlambat Berbicara? Ini 6 Cara Mengatasi Speech Delay pada Anak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
