Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
Lebih khusus lagi nuklir yang dipandang membutuhkan biaya investasi yang besar untuk mengembangkan energi tersebut. Belum lagi risiko energi nuklir juga cukup besar bagi lingkungan. “Dunia internasional sebenarnya sudah mulai keluar dari energi nuklir, kita (Indonesia) malah masuk,” imbuh dia.
Ia pun berharap persoalan substansi RUU EBT bisa segera diselesaikan baik oleh pemerintah maupun DPR RI.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa sepakat, sebaiknya RUU EBT hanya fokus pada energi terbarukan saja dan tidak mencakup energi baru, termasuk di dalamnya energi nuklir.
Baca Juga: Teknologi EBT Baran Energy mulai diterapkan di Indonesia
“Nuklir itu sudah ada UU sendiri, bahkan sekarang masuk dalam UU Cipta Kerja. Sifat dan risiko nuklir juga berbeda dengan energi terbarukan,” jelas dia, Kamis (13/2).
Fabby menilai, apabila RUU tersebut fokus pada energi terbarukan saja, maka beleid ini akan lebih komprehensif dan bisa menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Sekadar informasi, di tengah proses pembahasan RUU EBT, pemerintah Indonesia perlu mengejar target bauran EBT secara nasional sebesar 23% di tahun 2025 nanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
