Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yudho Winarto
Menurutnya, perlu segera disusun PP yang mengatur perlakuan perpajakan untuk kegiatan usaha pertambangan batubara. Begitu juga yang terkait dengan pengaturan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi untuk komoditas batubara.
"Karena PP itu nanti akan mengatur aturan perpajakan, yang mana kewajiban perusahaan ke negara akan lebih tinggi. Soal hilirisasi, untuk mineral akan diatur dalam PP. Untuk batubara teknisnya perlu diatur di peraturan pelaksanaan," kata Hendra.
Dihubungi terpisah, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) juga menyoroti pengaturan mengenai hilirisasi. Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menyatakan, pihaknya mempertanyakan pengaturan Pasal 170 A ayat (1) dalam UU Minerba baru,
Pasal tersebut mengatur adanya ekspor produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu dengan jangka waktu paling lama tiga tahun sejak UU minerba baru ini mulai berlaku.
Ketentuan ekspor itu diberikan bagi perusahaan mineral yang telah memiliki, sedang dalam proses pembangunan smelter maupun yang telah melakukan kerjasama dalam pengolahan dan/atau pemurnian.
"Harus ditegaskan dalam peraturan pelaksanaannya, terutama jenis mineral mana yang diperbolehkan melakukan ekspor," ungkap Meidy kepada Kontan.co.id, Sabtu (16/5).
Baca Juga: Menguji Konstitusionalitas UU Minerba
Meidy berharap, tidak ada tebang pilih yang memberatkan penambang nikel swasta dengan penanaman modal dalam negeri. Pasalnya, setelah adanya percepatan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah per 1 Januari 2020 lalu, perusahaan dengan finansial terbatas sulit untuk melanjutkan pembangunan smelternya.
"Kalau mineral lain boleh, alasan apa nikel tidak boleh ekspor? Harus diatur dengan jelas dan tegas dalam PP atau Permen dan dilaksanakan secara konsisten, jangan seperti kemarin, harusnya ekspor sampai 12 Januari 2022 tiba-tiba dihentikan," tegas Meidy.
Lebih lanjut, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli juga menegaskan bahwa untuk melihat dampaknya terhadap iklim investasi, masih harus dilihat sejauh mana aturan turunan berupa PP hingga regulasi teknis dalam Kepmen/Permen ESDM bisa menerjemahkan apa yang ingin dituju oleh UU Minerba baru.
