Moratorium Smelter Nikel Mencuat, FINI Beberkan 5 Strategi Demi Nilai Tambah Tinggi

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang membatasi perizinan smelter nikel kelas dua dinilai menjadi momentum penting bagi peta jalan hilirisasi nasional. 

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah memandang, kebijakan moratorium untuk produk olahan tingkat awal tersebut sebagai langkah strategis pemerintah dalam menata ulang ekosistem industri dari hulu hingga ke hilir.

Dia bilang, pembatasan izin usaha baru ini difokuskan pada fasilitas pengolahan dan pemurnian yang hanya menghasilkan produk setengah jadi seperti Nickel Pig Iron (NPI), Ferronickel (FeNi), Nickel Matte, hingga Mixed Hydroxide Precipitate (MHP). 

Baca Juga: 6 Bulan PP Tunas, Jutaan Akun Anak Mulai Dibatasi Platform Digital

"Kebijakan ini akan menjadi titik balik penting yang memicu dampak besar di berbagai lini sektor hilirisasi nikel," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (8/10/2026).

Arif mengungkapkan, kebijakan pembatasan moratorium investasi smelter baru untuk produk setengah jadi tersebut akan menjadi titik balik yang memicu perubahan besar di seluruh lini hilirisasi. 

Di saat yang sama, peraturan ini juga dipandang sebagai langkah korektif pemerintah guna menyeimbangkan kembali laju produksi nasional agar sesuai dengan dinamika kebutuhan pasar global.

Selain itu, Arif menekankan pentingnya respons pemerintah dalam menjaring investasi swasta agar mau menggarap rantai pasok yang lebih lagi seperti komponen baterai dan stainless steel. 

"Yang perlu menjadi fokus lanjutan dari pemerintah adalah bagaimana Indonesia dapat menarik lebih banyak partisipasi investasi sektor swasta untuk bergerak lebih jauh ke hilir dalam rantai nilai baterai berbasis nikel, industri stainless steel, teknologi transisi energi dan industri-industri teknologi tinggi," ungkapnya.

Untuk merealisasikan dorongan investasi ke sektor hilir berteknologi tinggi tersebut, Arif memberikan lima langkah strategis yang perlu menjadi fokus kebijakan ke depan.

Antara lain pemberian insentif fiskal, percepatan pembangunan infrastruktur terintegrasi, efisiensi regulasi, penerapan standar nikel hijau, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia serta transfer teknologi.

Baca Juga: Opsi Moratorium Smelter Nikel Mencuat, Begini Kata Menteri Bahlil

Mengenai aspek infrastruktur, Ia secara khusus menyoroti tantangan ketimpangan fasilitas penunjang industri yang masih terjadi antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. 

"Masalahnya adanya ketimpangan infrastruktur antara Pulau Jawa dan wilayah Indonesia bagian timur, khususnya energi, transportasi dan logistik," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan, sebagian besar smelter nikel di tanah air saat ini masih memproduksi bahan setengah jadi sekitar 50% hingga 60%.

Sementara itu, kondisi pasokan global saat ini diperkirakan telah melampaui kebutuhan pasar hingga menyentuh angka 2,5 juta ton. Menurutnya, ini menyebabkan oversupply sehingga menyebabkan harga nikel agak jatuh.

"Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung," ujarnya usai acara Investor Daily Summit 2026, Jakarta, Selasa (7/10/2026).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News