Sumber: KONTAN |
JAKARTA. Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dalam Pemilihan Presiden 2009 sudah di depan mata. Banyak orang pun bertanya-tanya soal kelanjutan beberapa kebijakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama ini.
Salah satu yang paling ditunggu adalah nasib kebijakan JK melarang ekspor gas blok Donggi-Senoro. Dia melarang ekspor gas karena menurut hitungannya, pada 2011 Indonesia akan mengalami defisit gas. "Yang menghalangi larangan ekspor berarti dia neoliberal," tegasnya waktu itu.
Keputusan JK pada 2 Juni lalu itu jelas membuat kecewa para calon pembeli gas dari Jepang. Konon, Kansai Electric Power Co. Inc. dan Chubu Electric Power Co. Inc belum memutuskan mundur lantaran menunggu hasil Pilpres. Mereka berharap ada perubahan keputusan pada pemerintahan baru.
Lantas setelah JK hampir pasti kalah dalam Pilpres, apakah SBY akan melanjutkan atau mengganti kebijakan JK itu? SBY tidak secara tegas bicara soal ini. Ia hanya berkata akan memakai beberapa program ekonomi yang ditawarkan pesaingnya, selama itu membawa kebaikan. "Tentu saja, pikiran yang kurang realistis dan rasional tak mungkin saya jalankan," ujar SBY.
Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani juga tak menjawab tegas apa langkah Pemerintah. "Saya rasa Presiden akan mengarahkan pada kebijakan yang down to earth," ujarnya.
PT Pertamina dan PT Medco Energi Internasional, konsorsium blok Donggi-Senoro juga enggan berkomentar soal peluang mengekspor gasnya. "Pilpres kan baru lewat satu hari," ujar Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. "Kami masih calm down," timpal Direktur Operasio Medco, Lukman Mahfoedz.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
