Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Statement Presiden China Xi Jinping dalam Sidang Majelis Umum PBB untuk tidak lagi mendanai proyek batubara di luar negeri seharusnya bisa jadi pendorong bagi Indonesia untuk segera menghentikan proyek batubara. Sejalan dengan itu, pemerintah harus mengalihkan dukungan untuk pengembangan energi baru terbarukan.
"Komitmen Jepang, Korea, dan baru-baru ini China untuk tidak lagi mendanai batubara di luar negeri seharusnya menjadi tendangan pamungkas berakhirnya era batubara," kata Associate Director Climate Policy Initiative Indonesia Tiza Mafira dalam keterangan resmi, Senin (27/9).
Menurut Tiza, Indonesia masih berupaya mempertahankan industri batubara. Buktinya, pemerintah memberikan subsidi listrik yang berbasis batubara, insentif untuk batubara di paket Pemulihan Ekonomi Nasional, insentif hilirisasi batubara, perpanjangan izin pertambangan batubara, dan upaya mendorong clean coal technology.
"Semua pengeluaran anggaran negara tersebut akan sia-sia apabila tidak ada lagi yang mau berinvestasi di industri tersebut," ujar Tiza.
Baca Juga: Penggunaan komponen lokal terus didorong, sehingga harga PLTS bisa semakin kompetitif
Sedangkan Indonesia Team Leader 350.org Sisilia Nurmala Dewi menilai, komitmen Xi Jinping terkait iklim baru adalah langkah besar perubahan kebijakan China yang merupakan negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.
Meski demikian, Sisilia menyebut, komitmen Xi Jinping perlu diamati secara kritis untuk memastikan keefektifan janji tersebut bisa dilakukan terhadap proyek yang sedang dijalankan di luar China, terutama di Indonesia.
Pasalnya, lanjut Sisilia, investasi China di Indonesia dalam industri batubara telah berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat setempat.
"Kami berharap pemerintah Indonesia melalui bank sentral dan bank-bank milik negara segera mengikuti dan membuat pengumuman serupa,” ujarnya.
Sebagai informasi, China banyak terlibat dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia. Sekitar 71% dari daftar pembangkit listrik energi kotor batubara saat ini didukung oleh China. Lebih dari 30 PLTU dengan total kapasitas lebih dari 10 GW baik dalam fase pendanaan, prakonstruksi atau baru saja masuk dalam tahapan awal pembangunan.
Di sektor energi Indonesia, dalam kurun waktu 2000-2019, China telah menggelontorkan dana investasi sebesar US$ 9,6 miliar. Sebanyak US$ 9,3 miliar hanya untuk pembangkit listrik energi batubara.
Peneliti Trend Asia Andri Prasetiyo berpendapat komitmen iklim terbaru dari China adalah lonceng kematian bagi industri energi kotor batubara. Menurutnya, China adalah pihak yang paling berpengaruh terhadap pembangunan PLTU batubara di Indonesia.
"Jika China betul-betul serius atas komitmen penghentian pembangunan PLTU untuk mencegah laju krisis iklim, mereka harus segera memulai langkah nyata dengan menarik keterlibatan mereka di proyek-proyek pembangunan PLTU di Indonesia secara menyeluruh,” tegasnya.
Selanjutnya: Asia Tenggara Perlu Regulasi untuk Skema Percepatan Penghentian Operasi PLTU
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News