Reporter: Danto | Editor: Test Test
JAKARTA. Newmont sepertinya tidak mau kisruh pelepasan (divestasi) 14% saham PT Newmont Nusa Tenggara jatah 2008 dan 2009 kepada Pemerintah, berlarut-larut. Newmont Mining Corp. (NEM) menyatakan Pemerintah harus segera mengeksekusi pembelian 14% saham tersebut.
Induk PT Newmont Nusa Tenggara itu memberi batas akhir pembelian saham 14% saham tersebut pada 23 November 2009. "Itu merupakan kesepakatan antara kami, Pemerintah Pusat dan daerah, dan Multicapital (anak usaha PT Bumi Resources Tbk), juga Menteri Keuangan," kata Ruby Purnomo, Juru Bicara Newmont Mining Corp. kepada KONTAN, Jumat (13/11).
Menurut Ruby, kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan antara beberapa pihak tersebut, Kamis (12/11) kemarin. Batas akhir pembelian pada 23 November 2009 itu, kata dia, merupakan batas waktu yang bisa ditolerir sesuai keputusan arbitrase internasional. Sehingga, "Nanti kami tidak dianggap default," katanya.
Hingga kini, menurut Ruby, Newmont masih menunggu keputusan Pemerintah siapa yang akan mengeksekusi 14% saham tersebut. "Kami minta kejelasan, siapa pembelinya," kata.
Pasca mundurnya PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dari Konsorsium Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga kini memang masih terkesan belum jelas siapa yang akan mewakili pemerintah sebagai pembeli saham Newmont.
Antam memutuskan mundur dari konsorsium dengan alasan jatah saham yang dia peroleh tidak mendatangkan nilai strategis. Antam menginginkan 15,5% saham Newmont, atau 50% dari jatah divestasi saham kurun 2006-2009 sebanyak 31%. Tapi, NTB sebagai pemimpin konsorsium hanya mau memberikan jatah 37,5% saham dari total 31% saham divestasi. Porsi yang sama diberikan kepada anak usaha PT Bumi Resources Tbk, yaitu PT Multicapital.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
