Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
Ia juga menganggap, masalah yang timbul dalam Permen ESDM 7/2020 akan memberikan kesan bahwa Kementerian ESDM selaku wakil pemerintah terlalu terburu-buru memperpanjang PKP2B dan lebih berpihak kepada pelaku usaha ketimbang masyarakat itu sendiri.
“Ini tidak sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan sumber daya alam yang terkait hajat hidup orang banyak mesti dikuasai oleh negara,” ungkap Redi.
Sebelumnya, dalam siaran pers di situs Kementerian ESDM, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyatakan, ketentuan dalam pasal 111 Permen ESDM 7/2020 bukan lah dasar hukum pemberian perpanjangan PKP2B dalam bentuk IUPK. Pasal ini hanya memuat ketentuan yang bersifat teknis dalam kaitannya dengan penetapan SK IUPK.
Baca Juga: Ini penjelasan Kementerian ESDM terkait poin pokok Permen ESDM No 7 Tahun 2020
“Tentunya dalam pemberian perpanjangan menjadi IUPK, pemerintah mendasarkan diri pada peraturan perundangan yang berlaku, pemenuhan syarat-syarat, serta hasil evaluasi terhadap kinerja perusahaan,” tulis dia, kemarin (2/4).
Kementerian ESDM pun memastikan tidak akan menerbitkan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK OP hanya dengan berdasarkan pada Permen ESDM 7/2020. Pemerintah akan mengacu pada ketentuan UU Minerba 4/2020, PP No 23 Tahun 2010 beserta perubahannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
